BPBD Kota Padang: 27.433 Warga Sumbar Terdampak Bencana Hidrometeorologi

BPBD Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) melaporkan sebanyak 27.433 warga di daerah tersebut terdampak banjir akibat hujan deras yang terjadi sejak beberapa hari terakhir.

Diterbitkan 26 November 2025, 14:25 WIB
Share
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Jakarta - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) melaporkan sebanyak 27.433 warga di daerah tersebut terdampak banjir akibat hujan deras yang terjadi sejak beberapa hari terakhir.

"Hujan yang masih terjadi pada Selasa dini hari 25 November 2025 mengakibatkan banjir di sejumlah tempat, puluhan ribu warga ikut terdampak," ujar Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Hendri Zulviton, melansir Antara, Rabu (26/11/2025).

Dia mengatakan berdasarkan, data Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Kota Padang, Kecamatan Koto Tangah merupakan wilayah dengan total warga terdampak terbanyak yakni 20.983 orang.

"Kemudian daerah lain yang terdampak yakni Kecamatan Nanggalo dengan total 2.232 warga ikut terdampak. Selanjutnya, Kecamatan Padang Utara sebanyak 1.486 warga, Kecamatan Lubuk Begalung sebanyak 893 jiwa, Kecamatan Pauh 741 jiwa serta di Kecamatan Kuranji sebanyak 601 jiwa," ucap Hendri.

Selain itu, lanjut dia, terdapat pula warga terdampak di Kecamatan Padang Barat sebanyak 321 jiwa, Kecamatan Padang Timur 150 jiwa dan di Kecamatan Bungus Teluk Kabung sebanyak 26 jiwa.

"Korban terdampak banjir ada di sembilan kecamatan," ucap Hendri.

Lebih jauh, ia menyampaikan akibat bencana hidrometeorologi yang melanda Kota Padang dan sekitarnya itu, sejumlah infrastruktur maupun rumah warga mengalami kerusakan.

"Tercatat dua rumah hanyut, 61 rumah rusak sedang, 17 rumah rusak ringan, satu unit rumah ibadah rusak ringan, dua lokasi jalan longsor serta dua petak sawah rusak berat," terang dia.

"Itu data sementara. Kami akan terus memperbarui data terkait kondisi terkini banjir, longsor dan bencana lain di Kota Padang," tutup Hendri.

 

BPBD Sumbar: Kerugian Akibat Dampak Bencana Sumbar Capai Rp 4,9 Miliar

Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Barat (BPBD Sumbar) mengestimasikan nilai kerugian akibat dampak bencana banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem di provinsi setempat mencapai Rp 4,9 miliar.

"Jumlah kerugian ini masih bersifat sementara berdasarkan laporan kabupaten/kota per Selasa (25/11) pukul 16.00 WIB," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumbar Arry Yuswandi, melansir Antara, Rabu (26/11/2025).

Cuaca ekstrem yang melanda Sumbar sejak Sabtu 22 November 2025 memicu bencana banjir, tanah longsor, pohon tumbang hingga banjir bandang di sejumlah daerah. Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam dan Kota Padang dilaporkan mengalami dampak paling besar di antara daerah lainnya.

Arry menjelaskan, angka kerugian tersebut berpotensi bertambah seiring proses asesmen detail yang masih berlangsung. Apalagi, kata dia, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan lebat hingga ekstrem masih berpotensi terjadi hingga 27 November 2025.

"Perkiraan kerugian sementara sekitar Rp4,9 miliar lebih. Ini baru perkiraan awal. Tim di lapangan terus melakukan verifikasi agar kita mendapatkan gambaran menyeluruh terkait dampak bencana dan kebutuhan intervensi pemulihan," ucap Arry.

 

Lakukan Asesmen

Arry mengatakan, sejak awal kejadian Pemerintah Provinsi Sumbar sudah menggerakkan seluruh perangkat untuk percepatan penanganan darurat, pemulihan akses, serta pemenuhan kebutuhan dasar warga. Termasuk pula, kata dia, penguatan koordinasi lintas sektor agar respons berjalan cepat dan terarah.

"Kita bekerja dalam satu sistem komando. BPBD berada di garis depan didukung organisasi perangkat daerah teknis, TNI dan Polri serta pemerintah kabupaten/kota. Akses jalan dibuka, distribusi bantuan berjalan dan layanan dasar diupayakan tetap stabil," terang Arry.

Selain itu, pemerintah terus melakukan asesmen menyeluruh terhadap rumah warga yang terdampak banjir, melakukan pendataan fasilitas umum, lahan pertanian dan infrastruktur yang rusak untuk proses perbaikan.

"Data kerusakan yang valid sangat penting bagi pemerintah untuk menghitung kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana. Kita ingin proses pemulihan berjalan cepat dan tepat sasaran," jelas Arry.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6