Wamenhut: Indonesia-Kongo Perkuat Pasar Karbon Berintegritas Tinggi

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Republik Indonesia, Rohmat Marzuki, melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Lingkungan Hidup, Pembangunan Berkelanjutan, dan Ekonomi Iklim Baru Republik Demokratik Kongo, Marie Nyange Ndambo, di sela rangkaian kegiatan KTT Iklim COP 30 di Belem, Brasil, Selasa (10/11).

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia mengapresiasi aksi Republik Demokratik Kongo dalam pengembangan pasar karbon berintegritas tinggi dan pengelolaan hutan tropis secara berkelanjutan. Selain itu, langkah Kongo dalam membangun tata kelola pasa karbon melalui pembentukan Autorité de Régulation des Marchés du Carbone (ARMCA) di Republik Demokratik Kongo, yang menjadi tonggak penting dalam tata kelola pasar karbon nasional negara tersebut.

“Ini merupakan langkah maju yang luar biasa dalam membangun pasar karbon berintegritas tinggi dan memperkuat tata kelola hutan. Indonesia menghargai kepemimpinan DRC di kawasan Basin Kongo,” tutur Rohmat seperti dikutip dari siaran pers, Minggu (16/11/2025).

Rohmat memastikan, Indonesia terus memperkuat kebijakan pasar karbon melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025, dengan menempatkan perdagangan karbon sebagai instrumen utama menuju pertumbuhan hijau dan ekonomi rendah karbon.

Dia meyakini, dalam kerangka tersebut, unit karbon yang dihasilkan dari solusi berbasis alam seperti reboisasi, restorasi mangrove, dan agroforestri dapat diperdagangkan secara domestik maupun internasional.

Karenanya, demi mendukung pelaksanaan kebijakan itu, Rohmat menegaskan Indonesia terus menyempurnakan sejumlah regulasi sektoral, termasuk: Revisi Peraturan No. 7/2023 tentang perdagangan karbon di sektor kehutanan; Peraturan No. 8/2021 tentang zonasi dan pengelolaan hutan; Peraturan No. 9/2021 tentang kehutanan sosial; serta Peraturan baru tentang pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi. Reformasi ini mengubah nilai ekonomi karbon hutan menjadi mesin baru pertumbuhan hijau dan inklusif.

Rohmat memastikan, upaya dilakukan Indonesia sejalan dengan komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk merehabilitasi 10 juta hektar lahan terdegradasi dan kritis, sebagai bagian dari agenda nasional FOLU Net Sink 2030, di mana sektor kehutanan diharapkan menjadi penyerap bersih emisi karbon pada tahun 2030.

"Indonesia juga mengembangkan bioenergi berbasis kelapa sawit dengan potensi hingga 24 juta kiloliter bioethanol, yang dapat menurunkan ketergantungan impor bahan bakar hingga 50 persen," jelas dia.

“Berlandaskan fondasi ini, Indonesia siap berkolaborasi dengan Republik Demokratik Kongo dalam memperkuat pasar karbon di sektor kehutanan. Kami berbagi komitmen yang sama: melindungi hutan tropis sambil mendorong kemakmuran ekonomi dan sosial,” imbuhnya menandasi.