Whoosh Melesat Super Cepat di Tengah Dugaan Mark-up dan Utang Jumbo Rp116 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Ketika Presiden Prabowo Subianto berdiri di peron Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa, 4 November 2025, suaranya tegas dan penuh keyakinan.

“Enggak usah khawatir, saya akan tanggung jawab nanti Whoosh semuanya.”

Ucapan itu menjadi sinyal politik kuat bahwa pemerintah Prabowo akan mengambil alih penuh tanggung jawab atas proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh, salah satu warisan ambisius era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun, di balik prestise proyek yang diklaim sebagai simbol kemajuan transportasi Indonesia itu, bayang-bayang persoalan besar masih membelit, utang jumbo Rp116 triliun dan dugaan mark-up dalam pembiayaan maupun pembebasan lahan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah mendalami dugaan penyimpangan dalam proses pembebasan lahan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh). Fokus penyelidikan bukan pada konstruksi fisik, melainkan pada pengadaan tanah yang disebut mengandung ketidakwajaran harga.

“Materinya itu terkait dengan lahan, bukan masalah proses pembangunan,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Jakarta, Senin, 10 November 2025.

Menurut Asep, penyelidik menemukan indikasi penggelembungan harga (mark-up) secara signifikan.

“Yang seharusnya harga tanah itu 10, tapi dijual menjadi 100. Ini berarti ada ketidakwajaran harga yang harus dibayarkan negara,” ujarnya.

KPK menduga perbedaan harga tersebut menyebabkan kerugian negara, lantaran pembayaran dilakukan jauh di atas nilai pasar. Penelusuran kini diarahkan pada sejumlah titik strategis jalur kereta cepat, dari Halim (Jakarta Timur) hingga Tegalluar, Kabupaten Bandung.

"Apakah di Halim, Bandung, atau di sepanjang itu, sedang kami dalami,” kata Asep menambahkan.

Sebelum penyelidikan KPK itu mengemuka, mantan Menko Polhukam Mahfud MD lebih dulu menyoroti adanya indikasi mark-up dalam proyek Whoosh. Dalam video di kanal YouTube Mahfud MD Official pada 14 Oktober 2025, ia menyebut adanya perbedaan mencolok antara biaya konstruksi Whoosh di Indonesia dan di Tiongkok.

“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat. Tapi di China sendiri, hitungannya 17–18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat,” kata Mahfud.

Ia melanjutkan, “Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. 17 juta dolar AS, bukan rupiah, per kilometernya menjadi 52 juta dolar AS di Indonesia. Nah itu mark-up. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini.”

Pernyataan Mahfud itu kemudian ditanggapi KPK, yang pada 16 Oktober 2025 mengimbau dirinya untuk membuat laporan resmi terkait dugaan korupsi tersebut. Sebagai respons, Mahfud menyatakan siap memberikan keterangan bila dipanggil KPK.

Dan benar, pada 27 Oktober 2025, KPK mengumumkan bahwa penyelidikan dugaan korupsi dalam proyek Whoosh sudah naik ke tahap penyelidikan sejak awal 2025.

Menanggapi penyelidikan KPK, pihak PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menyatakan akan bersikap terbuka.

“Kami akan kooperatif terhadap proses yang dijalankan KPK,” ujar Eva Chairunisa, General Manager Corporate Secretary KCIC, Selasa (11/11).

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan kesiapan lembaganya membantu proses hukum.

“Kami prinsipnya, kalau diminta data, ya kami sampaikan,” kata Nusron.

Menurutnya, mekanisme pengadaan tanah proyek strategis nasional semestinya telah melalui penilaian independen (appraisal) dan jalur hukum konsinyasi bila terjadi perbedaan harga.

“Biasanya kalau soal harga, itu pakai appraisal. Kalau enggak sepakat, ngotot, ya konsinyasi,” jelasnya.

Dari Proyek Tanpa APBN ke Utang Rp116 Triliun

Sejak awal diluncurkan pada 2016, proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung didesain sebagai proyek tanpa dana APBN. Pemerintah Jokowi menyebut proyek ini sepenuhnya dibiayai lewat kerja sama bisnis antara konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dan China Railway International Co. Ltd dengan dukungan pinjaman dari China Development Bank (CDB).

Namun, biaya pembangunan membengkak dari US$6,07 miliar menjadi US$7,2 miliar, hingga akhirnya pemerintah harus turun tangan memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT KAI senilai Rp4,3 triliun. Narasi “tanpa APBN” pun mulai memudar.

Kini, di era Prabowo Subianto, beban utang itu menjadi tanggung jawab pemerintah yang berupaya mencari skema terbaik agar proyek strategis nasional ini tetap berkelanjutan.

Pemerintah menggandeng Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) untuk membantu menyehatkan keuangan proyek. Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan dua opsi yang kini tengah dikaji.

“Apakah kemudian kita tambahkan equity yang pertama, atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api lain, infrastrukturnya itu milik pemerintah. Nah, dua opsi ini yang kita tawarkan,” kata Dony.

Opsi pertama berupa penambahan penyertaan modal (equity injection) untuk memperkuat permodalan KCIC. Sementara opsi kedua adalah pengambilalihan infrastruktur KCIC oleh pemerintah, agar statusnya sama seperti jaringan perkeretaapian nasional yang dikelola negara.

Dony menegaskan, kedua opsi itu tengah dikaji untuk memastikan keberlanjutan operasional Whoosh dan menjaga stabilitas keuangan BUMN terkait.

“Kami ingin memastikan Whoosh tetap berjalan optimal, efisien, dan berdaya saing tanpa menambah beban fiskal yang berlebihan,” ujarnya.

Selain itu, Danantara juga menyiapkan skema public service obligation (PSO) agar operasi Whoosh dapat terus memberikan manfaat publik tanpa harus bergantung pada kenaikan tarif.

Prabowo: “Saya yang Tanggung Jawab Whoosh”

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya menanggung penuh beban utang proyek Whoosh.

“Enggak usah ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya akan tanggung jawab semuanya,” ujar Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru.

Ia menegaskan, proyek Whoosh bukan semata urusan bisnis, melainkan bagian dari tanggung jawab negara kepada rakyat.

“Kita layani rakyat kita. Teknologi dan semua sarana itu tanggung jawab bersama, dan ujungnya tanggung jawab Republik Indonesia,” tegasnya.