Pemkab Kukar dan Kejari Jalin Sinergi Perkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel

Liputan6.com, Tenggarong Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) telah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar terkait pelaksanaan bantuan hukum, pendampingan, dan konsultasi hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN).

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menyebut, kerja sama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Ia menegaskan bahwa dinamika pembangunan daerah kerap bersinggungan dengan potensi persoalan hukum, terutama dalam pengelolaan aset daerah, pengadaan barang dan jasa, hingga penyusunan regulasi.

“Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan roda pembangunan dan pelayanan publik. Namun di lapangan, sering muncul tantangan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Karena itu, keberadaan kerja sama ini sangat vital,” ujar Aulia saat acara penandatanganan yang digelar di Kantor Kejari Kukar, Rabu (22/10/2025).

Ia menyampaikan apresiasi kepada Kepala Kejari Kukar beserta jajaran atas komitmen menjalin kerja sama strategis tersebut.

“Atas nama pribadi dan Pemkab Kukar, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya. Semoga kerja sama ini bisa dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kukar,” katanya.

Aulia juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memanfaatkan kerja sama ini secara optimal. Ia menekankan pentingnya koordinasi intensif dengan Kejaksaan Negeri dalam setiap kebijakan yang memiliki aspek hukum.

“Saya menginstruksikan kepada seluruh kepala OPD agar tidak ragu berkoordinasi dengan Kejari jika menghadapi persoalan hukum perdata atau TUN. Kejari adalah mitra strategis kita dalam mengawal pembangunan dan pemerintahan yang bersih,” tegasnya.

Menurut Aulia, kolaborasi ini bukan hanya bertujuan menyelesaikan permasalahan hukum, tetapi juga mencegahnya sejak dini. Dengan adanya pendampingan dari Kejari, ia berharap program pembangunan daerah, termasuk proyek strategis, dapat berjalan tepat waktu dan terhindar dari penyimpangan.

“Kerja sama ini adalah wujud nyata komitmen bersama untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif dan menjaga aset negara sebaik-baiknya demi kesejahteraan masyarakat Kukar,” tuturnya.

(*)