Sebanyak Rp11 Triliun KUR Tersalurkan di Sumut, Gubsu Bobby Nasution: Masih Bisa Ditingkatkan

Menurut Bobby, kebijakan TKD tersebut akan mengurangi total pengeluaran pemerintah daerah di Sumut sekitar Rp9 triliun pada tahun 2026. Di sisi lain, provinsi ini ditargetkan tetap mampu mencatat pertumbuhan ekonomi 6,8% hingga 7,2%.

Diterbitkan 22 Oktober 2025, 17:21 WIB
Share
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Medan - Penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) yang akan diterapkan pemerintah pusat tahun depan mendorong pemerintah daerah untuk berinovasi mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru. Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan, salah satu langkah strategis yang disiapkan Pemprov Sumut adalah memaksimalkan sektor investasi melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Program Perumahan (KPP).

Menurut Bobby, kebijakan TKD tersebut akan mengurangi total pengeluaran pemerintah daerah di Sumut sekitar Rp9 triliun pada tahun 2026. Di sisi lain, provinsi ini ditargetkan tetap mampu mencatat pertumbuhan ekonomi 6,8% hingga 7,2%.

“Otomatis pertumbuhan ekonomi kita akan terkoreksi tahun depan. Harus ada yang menutup celah ini, salah satunya melalui KUR dan KPP. Karena itu, Pemda akan terus memantau pemanfaatan KUR agar targetnya tercapai dan dapat dimaksimalkan,” ujar Bobby Nasution usai menghadiri Akad Massal 800.000 KUR dan KPP secara virtual, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30 Medan, Selasa (21/10/2025). 

Realisasi KUR di Sumut Masih di Posisi Lima Nasional 

Bobby mengungkapkan, penyaluran KUR di Sumut saat ini masih menempati posisi kelima nasional dengan total realisasi sekitar Rp11 triliun, berada di bawah Sulawesi Selatan.Padahal, dengan jumlah penduduk dan pelaku UMKM yang besar, potensi Sumut dinilai seharusnya bisa jauh lebih tinggi.

“Kita belum maksimalkan ini. Bahkan masih ada daerah yang tidak melakukan pendataan UMKM-nya. Jadi mohon kerja samanya, agar perekonomian masyarakat kita semakin membaik ke depan,” tegas Bobby.

Dalam kegiatan akad massal tersebut, Pemprov Sumut menghadirkan sekitar 1.000 debitur yang melakukan akad pemanfaatan KUR dan KPP. Bobby berharap jumlah penerima manfaat akan terus meningkat dari tahun ke tahun.

“Semua sudah ada targetnya, termasuk untuk bank-bank di daerah. Saya berharap debitur kita terus bertambah sehingga target KUR dan KPP bisa tercapai. Ini akan sangat membantu pertumbuhan ekonomi kita,” kata Bobby. 

KUR Diperluas untuk TMI, KPP Dukung Program Tiga Juta Rumah 

Menurut Bobby, pemerintah kini terus memperluas akses pemanfaatan KUR agar lebih inklusif dan mudah dijangkau masyarakat. Selain menyasar usaha kecil, mikro, dan super mikro, KUR kini juga dapat diakses oleh Tenaga Migran Indonesia (TMI).

Sementara program Kredit Program Perumahan (KPP) diperuntukkan bagi kontraktor, pengembang (developer), dan penyedia bahan bangunan untuk mendukung pembangunan nasional di bidang perumahan.

“Ini juga perlu kita sosialisasikan. Daripada anak-anak muda kita menjadi TMI ilegal atau terjerat pinjol, lebih baik diarahkan untuk memanfaatkan KUR. Begitu juga kontraktor lokal, bisa menggunakan KPP untuk menyukseskan program tiga juta rumah Presiden Prabowo,” jelas Bobby. 

Airlangga Hartarto: KPP Jadi Motor Program Tiga Juta Rumah 

Dari Surabaya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut memberikan arahan dalam kegiatan yang sama. Ia menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran KPP on top sebesar Rp130 triliun, terdiri dari Rp113 triliun untuk sisi pasokan (supply side) dan Rp17 triliun untuk sisi permintaan (demand side).

“Saya meminta gubernur, bupati, dan wali kota mendorong kontraktor daerah agar aktif membangun rumah masyarakat. Kredit Program Perumahan ini merupakan bagian dari program Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Program Tiga Juta Rumah. Para debitur KUR dan KPP ini adalah pahlawan ekonomi Indonesia,” ujar Airlangga secara virtual dari Surabaya, Jawa Timur. 

Rangkaian Acara Dihadiri Sejumlah Pejabat Daerah dan Nasional 

Acara Akad Massal 800.000 KUR dan KPP tersebut digelar serentak secara nasional. Di Surabaya, kegiatan dihadiri langsung oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay.

Sementara di Medan, turut hadir bupati/wali kota se-Sumut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut Rudi B. Hutabarat, serta Sekdaprov Sumut Togap Simangunsong.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6