Tolak Bayar Sewa Rp 425 Juta, Pedagang Pasar Pramuka Audiensi dengan Pramono Anung

Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Pedagang Pasar Pramuka melakukan audiensi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ketua Umum Partai Bulan Bintang (Ketum PBB) Gugum Ridho Putra selaku kuasa hukum menyampaikan keresahan pedagang karena naiknya harga sewa kios yang disebut meningkat hingga empat kali lipat pascarenovasi.

Gugum menyatakan, saat audiensi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan tidak akan ada penggusuran terhadap pedagang Pasar Pramuka di Jakarta Timur, ditengah proses rencana revitalisasi yang tengah digodok oleh pemerintah daerah bersama Perumda Pasar Jaya.

"Alhamdulillah, Pak Gubernur menjamin tidak ada penggusuran. Beliau juga meminta agar dibuka ruang lagi untuk negosiasi," ujar Gugum kepada di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Gugum menjelaskan, para pedagang obat dan alat kesehatan di Pasar Pramuka merasa keberatan dengan tarif baru yang dinilai terlalu tinggi.

Menurut dia, upaya negosiasi telah dilakukan berkali-kali, bahkan persoalan ini telah dilaporkan juga ke Ombudsman RI. Namun, kata Gugum, hingga kini belum dicapai kesepakatan antara pedagang dan pihak pengelola.

"Pasar Pramuka ini mau direnovasi oleh Perumda, tapi kemudian harga pasca-renovasi itu ditetapkan lebih besar dari sebelumnya, empat kali lipat. Ini memberatkan para pedagang," papar dia.

Audiensi kali ini, lanjut Gugum, menjadi langkah lanjutan setelah pedagang menerima surat peringatan ketiga dari pihak pengelola, yang menimbulkan kekhawatiran akan adanya penggusuran. Namun, kata dia,pertemuan dengan Pramono disebut memberi harapan baru bagi para pedagang.

"Pak Gubernur sudah menyampaikan langsung bahwa tidak ada penggusuran dan akan dibuka lagi ruang negosiasi. Jadi kami merasa lebih tenang," papar Gugum.

Sementara itu, Ketua Himpunan Pedagang Pasar Pramuka Efaldi menyebut, sebelum adanya renovasi, para pedagang juga diminta Rp 5 juta per tahun. Namun, justru diminta Rp 425 juta per kios untuk 20 tahun

"Kalau dikali untuk 20 tahun berarti Rp 100 juta. Kemudian sekarang ditetapkan harga Rp 425 juta per kios untuk 20 tahun," kata Efaldi.

Oleh karena itu, pihaknya meminta negoisasi ulang kepada pihak Perumda Pasar Jaya terkait harga.

"Kami Minta dinego Rp 250 juta per kios di lantai dasar dan Rp 200 juta di lantai satu Untuk per 20 tahun," terang dia.

Lebih lanjut, Efaldi mengatakan, dalam audiensi dengan Pramono, Gubernur DKI Jakarta itu meminta para pedagang melakukan diskusi. Pramono, kata Elfadi, juga akan turut serta mengawasi jalannya diskusi dan negosiasi tersebut.

"Beliau akan mengawasi dan kemudian juga menjamin tidak ada terjadi kekhawatiran pedagang seperti penggusuran," tandas Elfadi.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kemungkinan besar tidak akan membuka rekrutmen Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) pada 2026.

Keputusan itu dipicu oleh berkurangnya ruang fiskal daerah akibat pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) Jakarta dari pemerintah pusat. Kini, Pemprov DKI harus putar otak untuk melakukan efisiensi anggaran.

"Kalau ruang fiskalnya enggak ada, mohon maaf, pasti juga enggak bisa membuka untuk PJLP yang baru. Ya itu kondisi yang harus ditanggung," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu 8 Oktober 2025.

Pramono menjelaskan, pemangkasan DBH oleh pemerintah pusat memang berdampak langsung terhadap kemampuan Pemprov DKI Jakarta dalam mengelola belanja pegawai. Dengan keterbatasan tersebut, pemerintah daerah harus menyesuaikan prioritas anggaran agar kegiatan pelayanan publik tetap berjalan.

"Ya kalau kita lihat tentunya nanti ruang, space fiskal kita kan pasti akan semakin berkurang," ujarnya.

Meski begitu, Pramono menegaskan pihaknya juga sedang memprioritaskan penyelesaian kontrak bagi tenaga PJLP yang sudah ada.

Ia memastikan seluruh proses administrasi bagi petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) untuk 2025 akan rampung pada Oktober ini.

"Sekarang ini saya sedang berkonsentrasi dan saya sudah memutuskan untuk PPSU saya sudah meminta tanggal 10 Oktober ini untuk ditandatangani," jelas Pramono.

Selain PPSU, Pemprov DKI Jakarta juga tengah menyiapkan penandatanganan kontrak bagi petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) serta kelompok tenaga lapangan lainnya, seperti pasukan putih.

"Kemudian yang nanti untuk Damkar segera ditandatangani sehingga semuanya harus selesai di tahun ini, termasuk pasukan putih dan sebagainya," ucapnya.

Dengan langkah tersebut, Pemprov DKI berharap seluruh tenaga PJLP yang sudah bekerja dapat memperoleh kepastian status sebelum tahun anggaran 2025 berakhir.

Sementara untuk tahun depan, pembukaan rekrutmen baru akan sangat bergantung pada kondisi ruang fiskal daerah yang tengah tertekan akibat berkurangnya DBH.