Tak Terima Divonis 16 Tahun Penjara, Mantan Dirut Asabri Adam Damiri Bakal Ajukan PK

Liputan6.com, Jakarta Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Asabri 2009-2016 Mayjen Purn Adam Damiri akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) atas vonis 16 tahun penjara terkait kasus korupsi Asabri.

Melalui kuasa hukumnya, Deolipa Yumara menyatakan, pihaknya bakal mengajukan PK pada 16 Oktober 2025  dengan menyiapkan sejumlah novum.

“Novum laporan keuangan, risalah RUPS, serta bukti rekening, saham, dan dividen adalah bukti kuat bahwa klien kami tidak layak dipidana,” tutur Deolipa Yumara kepada wartawan, Sabtu (4/10/2025).

Menurutnya, laporan keuangan dan risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Asabri tahun 2011–2015 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik (KAP) dan disahkan BPK, menunjukkan peningkatan yang signifikan.

“Pendapatan Asabri naik dari Rp1,56 triliun pada 2011 menjadi Rp4,16 triliun pada 2015. Keuntungan setelah pajak juga melonjak dari Rp76,4 miliar menjadi Rp346,7 miliar,” jelas dia.

Selain itu, katanya, negara setiap tahun menerima dividen ratusan miliar rupiah yang disetorkan langsung ke kas negara melalui Kementerian BUMN. Pada masa kepemimpinan Adam Damiri pun laporan keuangan Asabri selalu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

“Tidak pernah ada temuan BPK terkait penyalahgunaan keuangan pada periode tersebut. Kerugian yang dijadikan dasar penuntutan justru muncul setelah kepemimpinan Adam Damiri berakhir,” jelas dia.

Tidak ketinggalan novum bukti mutasi rekening, yang memperlihatkan tidak ada aliran dana dari Asabri ke rekening pribadi Adam Damiri maupun keluarganya. Transaksi yang tercatat pada 2017, 2018, dan 2020 disebutnya murni pengembalian hutang pribadi dari pihak ketiga.

Termasuk saham dan reksadana yang dibeli Asabri pada masa kepemimpinan Adam Damiri disebutnya masih tersimpan, dan hingga kini tetap memberikan keuntungan.

“Namun anehnya, penerimaan itu justru oleh hakim dan jaksa dihitung sebagai keuntungan pribadi yang memperkaya diri sendiri. Padahal penerimaan itu terjadi setelah Adam Damiri pensiun,” ujar Deolipa.

Menanggapi rencana pengajuan Peninjauan Kembali tersebut, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan hal itu merupakan hak dari Adam Damiri selaku terpidana.

“Silakan saja, itu hak dari terpidana dan keluarganya mengajukan PK. Yang penting kan PK itu serta merta harus ada novum baru,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna saat dikonfirmasi.

Nantinya, majelis hakim akan mempertimbangkan materi PK tersebut. Kejagung memastikan siap menghadapi proses tersebut, dalam hal ini menghadirkan tim Jaksa Penuntut Umum.

“Ya harapan kami sih tentunya tetap konsisten dengan putusan yang sebelumnya,” Anang menandaskan.