180 Dapur MBG di Jakarta Belum Kantongi Sertifikat Higienis

Liputan6.com, Jakarta Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati mengatakan, sampai hari ini, belum ada dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS).

Semuanya atau 180 dapur MBG masih berproses mendapatkan SLHS.

"Kalau yang berbasis sertifikat belum ada, sedang berproses semua," kata Ani di Jakarta, Sabtu (4/10/2025).

Karena itu, Dinkes DKI Jakarta, lanjut dia, bersama Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mempercepat penerbitan SLHS, agar dapur MBG bisa memastikan pengolahan makanan yang aman dan layak bagi siswa.

"Kami sedang berkolaborasi dengan SPPG termasuk juga PTSP untuk percepatan penerbitan SLHS. Jadi secara masif kami akan melakukan inspeksi kesehatan lingkungan ulang," ungkap Ani.

Seperti dilansir dari Antara, dia mengatakan sejak awal sudah melakukan inspeksi ke dapur MBG dan mendorong mereka mempercepat pemenuhan persyaratan SLHS agar sertifikat dapat diterbitkan.

Sebelumnya, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengaku prihatin dengan rentetan kasus keracunan makan bergizi gratis di sejumlah daerah. Jumlah korban mencapai ribuan.

Pada dasarnya, IDI sangat mendukung program makan bergizi gratis (MBG) yang digagas pemerintah. IDI menilai program tersebut baik karena bertujuan meningkatkan status gizi masyarakat lndonesia.

"Guna menciptakan Sumber Daya Manusia {SDM} lndonesia yang berkualitas khususnya anak-anak,balita, ibu hamil dan ibu menyusui demi membangun fondasi generasi mendatang yang sehat,cerdas, dan tangguh," kata Ketua Umum PB IDI, dr Slamet Budiarto, dalam rilis yang diterima Liputan6.com, Senin (29/9/2025).

Namun demikian, pascainsiden keracunan yang belakangan banyak terjadi, IDI meminta ada perbaikan dari segi kualitas kontrol.

"Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dibuat quality control yang lebih baik untuk mencegah kejadian yang tidak diharapkan," katanya.

IDI, katanya, sebagai aliansi Organisasi Profesi Kesehatan siap membantu dan dilibatkan oleh pemerintah untuk mensukseskan program MBG terkait dengan quality control di 514 kota / kabupaten seluruh lndonesia.

IDI berharap ke depannya, program Makan Bergizi Gratis {MBG} perlu diperluas, khususnya untuk anak-anak, balita, ibu hamil dan ibu menyusui.

"Karena sangat dibutuhkan untuk meningkatkan dan mencukupi kebutuhan gizi," ujarnya.