Kolaborasi Pusat-Daerah Dinilai Jadi Kunci Penanganan TBC dan Dukung MBG

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) melakukan sinergi dengan Pemerintah Daerah, pada percepatan penanganan tuberkulosis (TBC) dan mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu mendapatkan apresiasi dari pengamat, salah satunya dosen Administrasi Bisnis Universitas Nusa Cendana, Ricky Ekaputra Foeh.

Ricky melihat, kolaborasi Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah pada percepatan penanganan TBC dan program MBG, layaknya menggunakan pola co-governance. Diketahui, pola co-governance turut dilakukan pada saat Covid-19.

“Ini bisa menjadi model terbaik dalam menjalankan program pemerintah. Di mana, pusat menetapkan standar, Pemda mengawal eksekusi di lapangan,” ujar Ricky.

Ricky menjelaskan, pola co-governance dapat didukung dengan akses data yang lengkap, pengawasan dilakukan secara berlapis. Pandemi Covid-19 menjadi pengalaman dan pembelajaran berharga dalam menangani sebuah kebijakan.

“Kebijakan publik hanya akan berhasil jika Pemda dilibatkan penuh,” jelas Ricky.

Menurut Ricky, keterlibatan aktif Pemda, dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat yang lebih kuat. Hal itu secara langsung dapat menguatkan program pemerintah dan berjalan dengan baik.

“Kepercayaan masyarakat akan lebih kuat, dan masa depan program pemerintah bisa lebih terjaga,” ucap Ricky.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menegaskan, pengalaman Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menangani pandemi Covid-19, menjadi bukti nyata sinergi pusat dan daerah mampu mengendalikan masalah kesehatan secara efektif. Prinsip yang sama, kata Tito, harus diterapkan dalam percepatan penanganan TBC dan mendukung Program MBG.

Menurut Global Tuberculosis Report 2024, Indonesia menempati peringkat kedua dunia untuk kasus dan kematian akibat TBC.

“Ini menjadi atensi yang serius bagi kita, dan mohon ini juga menjadi sinyal bahwa penanganan TB ini menjadi perhatian dan priority dari semua daerah juga,” ujar Mendagri pada Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penuntasan TBC dan Pembahasan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (29/9/2025).

Tito meminta Pemda menjadikan penanganan TBC sebagai prioritas utama, dengan membentuk tim khusus di setiap kabupaten, kota, dan provinsi. Evaluasi rutin, screening massal, serta koordinasi lintas sektor dinilai penting agar penanganan TBC berjalan optimal.

“Kalau TB ini kuncinya nomor satu, teman-teman kepala daerah serius aja tuh, jadikan prioritas,” imbuhnya.

Selain itu, Mendagri juga mendorong Pemda berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan program MBG. Melalui keterlibatan Dinas Kesehatan, ahli gizi, dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS), Pemda diharapkan mampu memastikan kualitas makanan tetap sehat, aman, dan bergizi, sehingga anak-anak Indonesia terjamin kesehatannya.

“Sebelum dihidangkan ada UKS, Unit Kesehatan Sekolah yang akan mengecek kualitas. Jadi pengecekan yang di dapur, pengecekannya lagi oleh ahli gizi dan mungkin dinas kesehatan, dan kemudian pada waktu di sekolah sampai, itu ada lagi bisa pengecekan oleh Unit Kesehatan Sekolah yang di bawah kendali dari Dinas Pendidikan yang bosnya ya kepala daerah,” tandasnya.

Dengan mengedepankan kolaborasi pusat dan daerah, pemerintah optimistis target penuntasan TBC dan keberhasilan program MBG dapat tercapai, sebagaimana terbukti saat pengendalian pandemi Covid-19.