Bupati Lucky Hakim: Warga Indramayu Mulai Pilah Sampah dari Rumah, Bisa Bernilai Ekonomi

Liputan6.com, Jakarta - Permasalahan sampah di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat (Jabar) kini memasuki fase krusial.

Dengan hanya mengandalkan satu Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Pecuk, beban operasional dan volume sampah terus meningkat, sementara sistem pengangkutan belum optimal, kesadaran pemilahan rendah, dan infrastruktur pengolahan sampah masih terbatas.

Kondisi ini pun menuntut intervensi menyeluruh dari berbagai aspek, termasuk perubahan perilaku masyarakat sebagai produsen utama sampah.

"Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Pusat melalui Program Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities Project (ISWMP) ada di Kabupaten Indramayu sejak 2023," ujar Bupati Indramayu Lucky Hakim, melalui keterangan tertulis, Selasa (23/9/2025).

Dia menyebut, program ini tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga melakukan pembenahan dari sisi tata kelola yaitu regulasi, kelembagaan, pembiayaan, teknis, dan yang paling penting partisipasi masyarakat.

"Salah satu strategi kunci ISWMP dalam mendorong perubahan adalah melalui paket pekerjaan Penguatan Peran Aktif Masyarakat (PPAM). Melalui pendekatan edukatif dan pendampingan, PPAM hadir di tengah warga untuk membangun kesadaran lingkungan dari level paling dasar yaitu rumah tangga," terang Lucky.

Kemudian, lanjut dia, sejak awal tahun 2025, PPAM melakukan fasilitasi kegiatan percontohan (pilot project) di RT 06 RW 01, Jembangan Jaya, Kelurahan Lemah Abang, Kecamatan Indramayu.

"Lokasi ini dipilih karena memiliki potensi kuat sebagai kawasan percontohan dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Sebelum pendampingan dimulai, hampir seluruh warga mencampur sampah rumah tangga tanpa memilah. Namun dalam waktu dua bulan, perubahan terjadi," papar Lucky.

Lucky menjelaskan, berdasarkan data tim PPAM, 54% dari 120 Kepala Keluarga kini rutin memilah sampah. Warga membagi sampah menjadi tiga jenis yakni organik, anorganik, dan residu.

"Sampah organik dimanfaatkan menjadi kompos menggunakan lubang biopori, sementara sampah anorganik bernilai tinggi disetor ke Bank Sampah Jembangan Jaya," ucap dia.

"Praktik ini bukan hanya mengurangi volume sampah ke TPA, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung kepada warga," sambung Lucky.

Dia pun mengapresiasi program ini. Lucky menyatakan komitmennya terhadap penguatan peran masyarakat dalam isu persampahan salam kegiatan audiensi bersama tim ISWMP.

"Saya sangat mengapresiasi program ISWMP dan mendukung sepenuhnya yang berkaitan dengan sampah. Apalagi masalah sampah sudah menjadi isu nasional. Maka saya berharap dengan hadirnya PPAM, masyarakat dapat sadar dan mampu memilah sampah dari sumber, yaitu dari rumah," terang dia.

"Komitmen ini menjadi sinyal kuat bahwa pengelolaan sampah berbasis masyarakat bukan sekadar program teknis, tapi bagian dari transformasi sosial dan budaya. Jembangan Jaya membuktikan bahwa ketika masyarakat dibekali edukasi dan pendampingan yang tepat, perubahan perilaku bukan hal yang mustahil," sambung Lucky.

Lucky menjelaskan, ISWMP tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, namun juga menyasar penataan kelembagaan pengelolaan sampah, regulasi, pembiayaan, dan perubahan perilaku masyarakat.

Dia mengatakan, program ini merupakan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Indramayu, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kesehatan, dan Bank Dunia (selaku pemberi pinjaman).

"Program ini mendorong reformasi sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, inklusif, dan berkelanjutan. Program ISWMP di Kabupaten Indramayu, fokus pada lima pilar utama," beber Lucky.

Pertama, lanjut dia, penyusunan dan penguatan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah (RISPS) serta penguatan regulasi lewat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

"Kedua, peningkatan peran aktif masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah. Ketiga, perkuatan kelembagaan pengelolaan sampah agar lebih efektif," terang dia.

"Keempat, pengembangan mekanisme pendanaan dan sistem penarikan retribusi pengelolaan sampah. Serta kelima, perencanaan pembangunan fasilitas pengolahan sampah berteknologi tinggi," sambung Lucky.

Menurut Lucky, kelima pilar saling menopang satu sama lain. RISPS bertindak sebagai kompas strategis jangka panjang, sementara regulasi menjadi landasan hukum agar sistem dapat berjalan konsisten.

"Namun, infrastruktur dan teknologi tidak cukup tanpa kapasitas kelembagaan yang kuat dan fungsional. Dalam konteks ini, Kementerian Dalam Negeri memainkan peran penting melalui fasilitasi pembentukan unit organisasi pengelola sampah di tingkat daerah serta penetapan dasar hukum retribusi layanan persampahan," ucap dia.

Dukungan tersebut, lanjut Lucky, memungkinkan pemerintah daerah memiliki struktur kelembagaan yang sah, memiliki kewenangan, dan mampu menjalankan fungsi operasional dan administratif secara optimal.

"Keberlanjutan program juga sangat bergantung pada skema pembiayaan yang tepat. ISWMP turut mendampingi Pemerintah Daerah dalam merancang model pembiayaan yang realistis dan berkelanjutan, termasuk penyusunan simulasi tarif retribusi yang disesuaikan dengan kemampuan masyarakat dan berbasis output layanan," papar dia.

Lucky mengatakan, dengan pendekatan menyeluruh yang mencakup pembangunan infrastruktur, penguatan kelembagaan, regulasi, pembiayaan, dan partisipasi publik lintas sektor, ISWMP diharapkan menjadi titik balik pengelolaan sampah di Kabupaten Indramayu.

Lucky menyebut, program ini sebagai 'hadiah besar dari Kementerian Pekerjaan Umum' dan sebuah terobosan luar biasa dalam penanganan sampah.

"Tantangan terbesar adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah sejak dari sumbernya, yang menjadi kunci keberhasilan program ini," ungkap dia.

"Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan pengelolaan yang baik dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat luas," sambung Lucky.

Lucky menuturkan, pelaksanaan pilot project di Desa Jembangan Jaya, Kabupaten Indramayu, menjadi bukti bahwa perubahan perilaku masyarakat adalah fondasi utama dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

"Melalui pendekatan yang memadukan edukasi berkesinambungan, pendampingan kader lingkungan yang aktif, serta dukungan penuh dari Pemerintah Daerah, warga perlahan membiasakan diri untuk memilah sampah sejak dari sumbernya," kata dia.

"Proses ini tidak hanya menghasilkan lingkungan yang lebih bersih, tetapi juga membuka jalan bagi terciptanya rantai pengelolaan sampah yang bernilai ekonomis dan ramah lingkungan," sambung Lucky.

Menurut dia, keberhasilan ini menunjukkan bahwa kunci pengelolaan sampah bukan terletak semata pada teknologi atau infrastruktur, tetapi pada kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat.

Lucky menilai, sistem yang telah terbentuk di Jembangan Jaya terbukti dapat berjalan secara mandiri berkat keterlibatan semua pihak, mulai dari rumah tangga, kader lingkungan, pemerintah desa, hingga dinas terkait.

Dia menyebut, langkah selanjutnya adalah memastikan agar keberhasilan ini tidak hanya menjadi kisah sukses di satu titik, tetapi dapat direplikasi ke wilayah lain di Kabupaten Indramayu.

"Pemerintah Daerah, dengan dukungan ISWMP telah menetapkan rencana perluasan program ke desa-desa lain. Targetnya jelas yaitu semakin banyak warga yang melakukan pemilahan sampah dari rumah, semakin kecil beban yang harus ditanggung TPA Pecuk, sekaligus memperpanjang umur layanannya," terang Lucky.

"PPAM sangat baik untuk mendukung Indramayu sebagai kota bebas sampah. Dengan sinergi kuat antara pemerintah, duta pilah sampah , serta masyarakat, diharapkan program ini dapat menjadi model percontohan yang menginspirasi seluruh wilayah Indramayu untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan," pungkas Lucky Hakim.