DPRD Jakarta Bakal Temui Mendagri Bahas Revisi Tunjangan Rumah Anggota Dewan Rp 70 Juta Per Bulan

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta Augustinus menyatakan, penyesuaian tunjangan perumahan anggota dewan masih menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat.

Agustinus menyebut, Ketua DPRD Jakarta bersama Ketua Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) akan menggelar audiensi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk membahas ihwal tunjangan rumah yang belakangan menjadi sorotan.

"Pak Ketua kita selaku anggota ADPSI mau audiensi ke Pak Menteri, bersama Ketua ADPSI," ujar Augustinus di Balai Kota Jakarta, dikutip Jumat (12/9/2025).

Meski begitu, Agustinus belum tahu kapan jadwal pertemuan dengan Mendagri berlangsung. Dia menegaskan, pembahasan mengenai tunjangan perumahan tidak hanya menyangkut DKI Jakarta, melainkan juga berlaku bagi seluruh DPRD provinsi di Indonesia.

Augustinus menyebut, Jakarta bukan daerah dengan tunjangan rumah tertinggi. Berdasarkan data, Jawa Tengah menempati posisi pertama dengan Rp79 juta per bulan, sementara Jakarta berada di angka Rp78 juta per bulan.

"Yang tertinggi itu kan bukan di DKI, tertinggi itu pertama di Jawa Tengah. Nah itu makanya mungkin dari asosiasi yang akan audiensi ke Pak Menteri untuk bagaimana selanjutnya untuk tunjangan perumahan seluruh DPRD se-Indonesia," ucap dia.

Lebih lanjut, terkait wacana penurunan tunjangan yang sudah ramai dibicarakan di sejumlah DPRD provinsi, Augustinus menilai langkah tersebut tidak bisa dilakukan secara serta-merta tanpa adanya aturan baru.

"Ya itu dia ya, tapi kan sebenarnya nggak bisa langsung serta merta. Harus ada peraturan yang mengikat juga biar nggak salah, karena selama ini tunjangan perumahan aturannya sudah ada," tandas Agustinus.

Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung merespons sorotan publik terkait tunjangan rumah anggota DPRD yang mencapai Rp 70 juta per bulan.

Pramono menegaskan, keputusan terkait revisi tunjangan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan DPRD.

"Tentunya dalam hal seperti ini, membuka ruang berdiskusi kita lakukan. Tetapi ini (revisi tunjangan) kan kewenangan sepenuhnya di DPRD. Saya sedang menunggu untuk itu," ujar Gubernur Jakarta Pramono Anung di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis 11 September 2025.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Jakarta Basri Baco menyebut, revisi tunjangan rumah DPRD DKI Jakarta masih dalam pembahasan. Menurut Baco, proses revisi bakal dilakukan dengan hati-hati agar hasilnya sesuai ketentuan dan memenuhi harapan publik.

"Lagi dibahas supaya bisa dapat hasil yang benar-benar sesuai dengan ketentuan dan harapan masyarakat," kata Baco di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin 8 September 2025.

Baco memastikan DPRD Jakarta sepenuhnya siap untuk melakukan evaluasi terkait tunjangan rumah tersebut. Meski begitu, Baco bilang keputusan itu tidak bisa diambil secara sepihak.

Politisi Golkar itu menjelaskan, kewenangan penetapan tunjangan anggota dewan merupakan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

"Prinsipnya, Dewan sudah bersepakat siap mengevaluasi tunjangan dan akan berkoordinasi dengan pihak gubernur serta Kemendagri. Semua tunjangan yang Dewan dapat itu bukan Dewan yang menetapkan, tetapi pemerintah, gubernur dan Kementerian Keuangan," ucap Baco.

Lebih lanjut, terkait besaran angka, Baco menyatakan belum ada keputusan apakah nilai tunjangan akan turun atau dipertahankan.

"Angkanya belum, masih dalam proses. Sabar, kalau cepat-cepat, keburu-buru salah lagi, nanti Dewan kena kesalahan lagi," ucap dia.

Baco juga menyebut revisi aturan mengenai tunjangan masih dibahas. Menurutnya, langkah hati-hati diperlukan agar tidak terjadi perubahan berulang kali.

"Daripada nanti ada revisi berkali-kali, mending kita siapkan matang-matang supaya lengkap," ucap dia.

Adapun berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 415 Tahun 2022 tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD DKI Jakarta, angka tunjangan untuk para wakil rakyat di DPRD Jakarta lebih besar dibandingkan tunjangan perumahan untuk anggota DPR.

Besaran tunjangan untuk pimpinan DPRD DKI Jakarta adalah Rp 78,8 juta termasuk pajak per bulan. Sementara besaran tunjangan untuk anggota DPRD DKI Jakarta tembus Rp 70,4 juta termasuk pajak per bulan.