Yusril Temui Tahanan Kerusuhan di Polda Metro, Pastikan Tak Ada Pelanggaran HAM

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra memastikan para tahanan kasus kerusuhan diperlakukan secara baik oleh pihak kepolisian.

Dari sekitar 1.400 orang yang sempat diamankan, kini tersisa 68 orang, dua orang di antaranya merupakan wanita dan satu orang lain berusia 18 tahun.

Hal itu disampaikan Yusril Ihza Mahendra saat mendatangi Polda Metro Jaya, Selasa (9/9/2025). Dia mengatakan, kondisi mereka layak. Para tahanan menempati ruangan dengan ventilasi serta penerangan cukup, tersedia toilet dan kamar mandi, serta diberi makan tiga kali sehari. Mereka juga dapat mengganti pakaian, tidur beralaskan karpet meski di lantai, dan memiliki waktu berolahraga pagi maupun sore.

"Semua itu juga merupakan pemenuhan hak asasi tahanan" kata dia kepada wartawan, Selasa (9/9/2025).

Dari dialog langsung dengan para penghuni tahanan, Yusril menyebut seluruh tahanan mengaku diperlakukan baik dan tidak mengalami kekerasan dari aparat. Pemeriksaan terhadap mereka juga sudah berjalan. Namun, ia menemukan tak semua didampingi penasihat hukum.

"Karena itu saya dan Pak Otto Hasibuan menyarankan kepada mereka, mereka berhak untuk memberitahu penyidik bahwa mereka ingin didampingi oleh penasihat hukum" ucap dia.

Dia mengatakan, jika tidak mampu, negara berkewajiban menyediakan pengacara secara cuma-cuma.

Meski begitu, Yusril menjelaskan tidak semua perkara yang disangkakan mengharuskan adanya penasihat hukum. Kewajiban itu hanya berlaku bila ancaman pidana melebihi lima tahun, tetapi apabila tahanan menghendaki, penyidik tetap harus memfasilitasi.

"Dan saya juga sudah sampaikan kepada pak Kapolda mereka yang belum didampingi oleh pengacara ini supaya dimintakan dan kalau tidak ada maka tolong disediakan pengacara untuk pendamping mereka sehingga proses ini berjalan secara fair adil dan berimbang," ucap dia.

Dia juga memaparkan 68 tahanan yang masih tersisa terbagi dalam beberapa kategori. Ada yang ditahan karena melakukan perusakan, penjarahan, tindak kekerasan dengan berbagai alat termasuk bom molotov, serta yang terjerat pasal siber karena penghasutan atau penyalahgunaan kebebasan berekspresi sesuai Undang-Undang ITE.

Yusril memastikan, tidak seorang pun dari mereka dijerat dengan tuduhan makar maupun terorisme. Semua sangkaan murni berdasar pasal-pasal KUHP dan UU ITE.

"Jadi sama sekali tidak ada mereka yang tersangka melakukan kejahatan terorisme ataupun kejahatan makar untuk menggulingkan pemerintah yang sah itu pengertian makar itu tidak ada jadi karena itu kita dapat memastikan hal ini bahwa seluruhnya itu didasarkan atas persangkaan pasal-pasal di dalam KUHP dan pasal-pasal di dalam UU ITE," ucap dia.

Dia menegaskan, proses penyidikan masih berlangsung. Otto saat itu turut memberikan masukan jika berkas perkara sudah lengkap, penyidik tidak menunda-nunda.

Bila restorative justice tidak disepakati para pihak, maka perkara sebaiknya segera dilimpahkan ke pengadilan agar tidak membuang waktu dan tahanan tidak berlama-lama mendekam di sel.

"Jangan terlalu lama orang ditahan karena kalau terlalu lama ditahan itu juga tidak baik bagi yang bersengketa," ucap dia.