Demo Hari ini: Update Kabar Terbaru

Liputan6.com, Jakarta Senin, 17 November 2025, buruh yang tergabung dalam Aliansi Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh se-Jakarta bersama sejumlah elemen massa menggelar demonstrasi di kawasan Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat.

Sebanyak 1.963 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi tersebut. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, menegaskan bahwa petugas di lapangan tidak menggunakan senjata api, dengan pendekatan “humanis dan profesional.” 

Polisi memberi imbauan kepada massa agar menjaga ketertiban. Para orator diharapkan menyampaikan tuntutan secara bijak dan tidak provokatif. Massa juga diminta untuk tidak melempari petugas, tidak membakar ban bekas, dan tidak merusak fasilitas umum, agar suasana demo tetap kondusif.

Polisi juga memperingatkan agar para peserta tidak mudah terpancing provokasi apapun selama unjuk rasa berlangsung. Selain itu, karena potensi gangguan lalu lintas, pihak kepolisian menyiapkan rekayasa arus sesuai situasi di lapangan dan mengimbau warga yang tidak berkepentingan untuk menghindari kawasan Mona

Pada Kamis, 6 November 2025, tiga titik di Jakarta Pusat ditetapkan sebagai lokasi aksi unjuk rasa. Pertama, kelompok Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) menggelar aksi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia/Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (DPR/MPR RI). Kedua, aksi dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara di kawasan Silang Selatan Monumen Nasional (Monas).  Ketiga, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta Raya menyampaikan aspirasinya di depan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag).

Untuk pengamanan, aparat dari Polres Metro Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya dikerahkan secara gabungan dengan pendekatan persuasif: demonstran diimbau berorasi secara tertib, tidak memprovokasi, tidak melawan petugas, serta menghindari kegiatan seperti membakar ban, menutup jalan, atau merusak fasilitas umum. Dinyatakan juga bahwa menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak warga negara yang dijamin undang-undang, namun harus dilakukan secara damai agar aspirasi dapat diterima dengan baik.

Pada Senin, 3 November 2025, sebanyak 1.075 personel gabungan disiagakan untuk mengamankan dua lokasi demonstrasi di wilayah Jakarta Pusat.

Aksi pertama dilakukan oleh Tim Advokasi Jamsos Indonesia dan sejumlah elemen masyarakat di kawasan Silang Selatan Monas. Sementara itu, aksi kedua berlangsung di kantor Inpex Corporation di Sentral Senayan.

Pihak Polres Metro Jakarta Pusat menegaskan bahwa pengamanan dilakukan secara persuasif, dengan imbauan agar peserta unjuk rasa berorasi secara tertib, menghindari provokasi, dan tidak merusak fasilitas umum agar aspirasi dapat tersampaikan dengan baik.

Senin (27/10/2025), sebanyak 1.610 personel gabungan disiagakan untuk menjaga keamanan tiga aksi unjuk rasa yang berlangsung di sejumlah titik di Jakarta Pusat.

• Kelompok pertama berasal dari Forum Pendidikan Profesi Guru Prajabatan bersama sejumlah elemen pendukungnya yang melakukan orasi di kawasan DPR/MPR RI.
• Kelompok kedua, dari Lembaga Advokasi Sosial Kanal Aspirasi Reformis Bersatu (LASKAR Indonesia), berkumpul di depan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen RI).
• Kelompok ketiga, yang terdiri dari Ikatan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Kuningan, menyampaikan aspirasinya di area Silang Selatan Monas.

Pihak Polres Metro Jakarta Pusat menyatakan bahwa pengamanan bersifat persuasif. Para demonstran diminta berorasi dengan tertib, tanpa memprovokasi, tidak melawan petugas, dan menghindari tindakan seperti membakar ban, menutup jalan, atau merusak fasilitas umum.

Polisi juga mengingatkan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak yang dijamin Undang-Undang, namun harus dilakukan dengan damai agar aspirasi dapat diterima dengan baik.

Rabu, 22 Oktober 2025, aksi unjuk rasa dilaporkan akan digelar di wilayah Jakarta Pusat. Titik fokus utama dari kegiatan demonstrasi ini adalah kawasan Monas, di mana massa dari kelompok Aliansi Pemuda Mahasiswa Muslim dijadwalkan akan menyampaikan aspirasi mereka. Aksi ini merupakan bagian dari hak warga negara untuk menyuarakan pendapat di muka umum, dan berlangsung dengan persiapan pengamanan dari aparat kepolisian.

Guna menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung, Polres Metro Jakarta Pusat telah mengerahkan 615 personel polisi gabungan untuk pengamanan. Kasi Humas Polres Metro Jakpus, Iptu Ruslan Basuki, memastikan bahwa seluruh personel disiagakan untuk mengawal jalannya aksi. Ia juga menegaskan bahwa pengamanan akan dilakukan secara persuasif, mengedepankan dialog dan pendekatan yang damai.

Dalam pernyataannya, kepolisian mengimbau para peserta aksi untuk berorasi dengan tertib dan damai. Peserta unjuk rasa dilarang melakukan provokasi, melawan petugas, atau melakukan tindakan yang melanggar hukum dan mengganggu fasilitas publik. Imbauan ini disampaikan agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh pihak terkait, sekaligus menjaga suasana Jakarta tetap kondusif bagi masyarakat umum.

Sebanyak 1.898 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal demo di Jakarta Pusat pada hari ini, Selasa (7/10/2025). Rencananya demo digelar oleh massa Global Peace Convoy Indonesia bersama beberapa elemen masyarakat lainnya di Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat.

Kasi Humas Polres Metro Jakpus, Ipda Ruslan Basuki menerangkan, apel gelar pasukan dan Tactical Wall Game (TWG telah dilakukan pada pukul 09.00 WIB. Mereka bersiap mengamankan untuk mengamankan aksi pada hari ini.

Akdi demo digelar di sejumlah titik di Jakarta Pusat hari ini, Jumat (3/10/2025). Personel gabungan disiapkan untuk mengawal aksi.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Ipda Ruslan Basuki, merinci tiga titik demontrasi di Jakarta Pusat pada hari ini. Pertama, massa dari Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia bersama sejumlah elemen masyarakat akan menggelar aksi di Silang Selatan Monas.

Kemudian massa dari Dewan Pimpinan Daerah Front Persaudaraan Islam (FPI) dijadwalkan menggelar unjuk rasa di depan Komnas HAM RI.

Di Kementerian Luar Negeri, ada kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Bela Palestina menggelar aksi. 

Sebanyak 1.531 personel gabungan dikerahkan mengawal aksi demo di beberapa titik di Jakarta Pusat, Kamis (2/10/2025).

"Kekuatan pengamanan wilayah Jakpus: 1.531 personel gabungan," kata Kasi Humas Polres Metro Jakpus, Ipda Ruslan Basuki dalam keterangan tertulis, Kamis (2/10/2025) 

Ruslan menerangkan, ada tiga titik aksi. Pertama, di Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat. Massa Koalisi Nasional Reforma Agraria turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi.

Kedua, di Silang Selatan Monas. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular ikut menggelar aksi unjuk rasa.

Tak cuma di Silang Selatan Monas, maasa dari sekelompok mahaskswa Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular juga akan gelar aksi di depan kantor Badan Gizi Nasional.

Pada hari Selasa, 30 September 2025, demo dijadwalkan berlangsung di tiga titik utama di Jakarta Pusat. Tiga lokasi tersebut mencakup kawasan Gedung DPR/MPR, yang akan menjadi tempat penyampaian aspirasi oleh massa dari kelompok Musyawarah Rakyat Indonesia. Selain itu, kelompok Mahasiswa Penggugat Peradilan Bersih juga berencana menggelar aksinya di kawasan Silang Selatan Monas dan di depan kantor Komisi Yudisial RI.

Guna mengamankan jalannya seluruh rangkaian unjuk rasa ini, pihak kepolisian telah mengambil langkah sigap dengan mengerahkan personel gabungan dalam jumlah besar. Menurut Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Ipda Ruslan Basuki, sebanyak 5.240 personel gabungan telah disiapkan untuk pengamanan di wilayah Jakarta Pusat. Pengerahan ribuan personel ini bertujuan untuk memastikan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum berjalan dengan aman dan lancar.

Pihak kepolisian menegaskan bahwa prosedur pengamanan akan dilakukan secara persuasif dan mengimbau seluruh peserta aksi untuk menjaga ketertiban.

“Silakan berorasi dengan tertib, jangan memprovokasi, jangan melawan petugas, dan mari kita hindari tindakan seperti membakar ban, menutup jalan, atau merusak fasilitas umum,” kata Ruslan.

Pesan ini ditekankan agar hak warga negara untuk menyuarakan pendapat dapat dilaksanakan secara damai dan kondusif.

Sekitar 5.000 pengemudi ojol dari kelompok Ojol Garda Indonesia menggelar demonstrasi pada 17 September 2025, yang bertepatan dengan Hari Perhubungan Nasional. Aksi yang dinamakan "Aksi 179" ini akan dimulai dengan konvoi dari Mako Tekab Indonesia di Jakarta Pusat menuju tiga lokasi penting: Istana Kepresidenan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Gedung DPR RI. 

Sebagai imbauan dari aksi unjuk rasa, Yudha, perwakilan dari kelompok Ojol Garda Indonesia, menyarankan agar warga Jakarta memilih moda transportasi alternatif pada Rabu 17 September 2025. 

"Sebab, sebagian besar transportasi online akan mematikan aplikasi secara masif sebagai bentuk solidaritas pergerakan aksi demontrasi ojek online ke Kemenhub, Istana dan DPR RI," ungkapnya.

Ada tujuh tuntutan utama yang diusung dalam aksi ini. Berikut daftar lengkapnya:

1. RUU Transportasi Online agar masuk pada Prolegnas 2025-2026. 

2. Potongan Aplikator 10% Harga Mati. 

3. Regulasi Tarif Antar Barang dan Makanan. 

4. Audit Investigatif potongan 5% yang telah diambil oleh aplikator. 

5. Hapus Aceng, Slot, Multi Order, Member Berbayar dll. 

6. Copot Menteri Perhubungan

7. Kapolri Usut Tuntas Tragedi 28 Agustus 2025. 

Kondisi Lalu Lintas Menjelang Aksi 

Menjelang dimulainya demonstrasi, kondisi lalu lintas menuju Gedung DPR RI dilaporkan masih ramai lancar. Berdasarkan pengamatan pada pukul 08.30 WIB, lalu lintas di Jalan Jenderal Soedirman dan di depan halte TransJakarta Polda Metro Jaya dalam keadaan normal. Meskipun lalu lintas di Jalan Gatot Soebroto dan Jalan Tol Dalam Kota sempat padat, tidak terjadi kemacetan. Di depan gerbang utama Gedung DPR/MPR RI, kondisi dilaporkan sepi dari demonstran maupun aparat keamanan. Namun, barrier-barrier beton telah disiapkan sebagai antisipasi.

Aksi unjuk rasa akan berlangsung di kawasan Jakarta Pusat pada hari ini, Selasa, 16 September 2025. Demonstrasi ini merupakan agenda dari Aliansi Rakyat Papua untuk Kebenaran dan Keadilan. Untuk mengawal jalannya aksi, sebanyak 5.148 personel gabungan disiagakan di wilayah Jakarta Pusat. Apel pengamanan telah dipusatkan di Pospol Merdeka Barat sejak pukul 09.00 WIB.

Pengamanan yang dilakukan oleh aparat gabungan bersifat persuasif. Pihak kepolisian mengimbau agar para peserta demo dapat berorasi dengan tertib dan damai.

"Mari kita jaga suasana tetap kondusif agar pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik." ungkap Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Ipda Ruslan Basuki.

Aparat berwenang juga memastikan jalannya demonstrasi berlangsung aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. Personel yang bertugas dipastikan tidak dibekali senjata api untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan data kepolisian, ada empat titik yang menjadi lokasi konsentrasi demo massa hari ini, Jumat (12/9/2025). Di depan DPR/MPR RI, kelompok Aliansi Solidaritas Rakyat Indonesia dijadwalkan akan menggelar demo.

Tak jauh dari sana, di Pospol Merdeka Barat, giliran mahasiswa HMI Cabang se-Jakarta bersama sejumlah elemen massa lain juga akan menyuarakan tuntutan.

Di Jalan Jendral Sudirman, tepat di halaman Kemendikdasmen, ratusan mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa dan Pelajar Tangerang Raya sudag bersiap menyampaikan aspirasinya.

Sementara itu, di Komnas HAM RI, massa dari DPD Front Persaudaraan Islam juga menggelar aksi pada pukul 10.00 WIB.

Aksi unjuk rasa kembali digelar hari ini, Kamis (11/9/2025). Ada tiga titik aksi demo yang dilakukan di Jakarta.

Titik pertama, Aksi Unjuk Rasa dari Komite Independen Mahasiswa dan Beberapa Element Massa di Wilayah Gambir. Titik kedia, aksi unjuk rasa dari Aliansi Gerakan Reforma Agraria di gedung DPR/MPR RI. Titik ketiga, aksi unjuk rasa dari Pengurus Cabang Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PMII) Jakarta Pusat di Kantor DPP PKB Jl. Raden Saleh Raya Jakpus.

Ibu kota kembali menjadi pusat perhatian dengan digelarnya tiga aksi unjuk rasa serentak pada Selasa, 9 September 2025. Demonstrasi ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan Universitas Indraprasta PGRI (Unindra), serta kelompok masyarakat lainnya. Aksi unjuk rasa ini dipusatkan di tiga titik strategis yaitu Gedung DPR/MPR RI, sekitar Pospol Merdeka Barat di Gambir, dan Kantor Hukum Elza Syarief di Menteng, Jakarta Pusat.

Gelombang protes ini merupakan kelanjutan dari aksi demo sebelumnya yang menunjukkan konsistensi dalam penyampaian aspirasi publik. Pihak kepolisian telah mengerahkan ribuan personel gabungan untuk mengamankan jalannya demonstrasi dan memastikan ketertiban umum tetap terjaga.

Aksi unjuk rasa pada Selasa, 9 September 2025, dimulai dengan persiapan matang dari pihak keamanan. Pada pukul 09.00 WIB, Polres Metro Jakarta Pusat menggelar apel pasukan pengamanan di tiga lokasi aksi unjuk rasa. Apel ini bertujuan untuk memastikan jalannya kegiatan tetap tertib dan kondusif. 

Kemudian, pada pukul 10.00 WIB, massa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mulai berkumpul di Lapangan FISIP UI, Depok, sebagai titik kumpul awal sebelum bergerak menuju Jakarta. Sekitar pukul 12.00 WIB, massa BEM UI mulai bergerak dari Depok menuju Gedung DPR/MPR RI di Senayan, Jakarta Pusat. Diperkirakan pada pukul 13.00 WIB, massa BEM UI tiba dan memulai aksi unjuk rasa di gerbang Gedung DPR/MPR RI, Senayan, dengan membawa seruan '#RakyatTagihJanji'.

Sepanjang hari, aksi unjuk rasa juga berlangsung di titik lain seperti sekitar Pospol Merdeka Barat oleh BEM Unindra dan elemen masyarakat, serta di Kantor Hukum Elza Syarief oleh Gerakan Suara Keadilan Netizen.

Peristiwa unjuk rasa ini terpusat di tiga titik strategis di Jakarta Pusat. Lokasi pertama adalah Gedung DPR/MPR RI di Senayan, yang merupakan simbol legislatif negara dan sering menjadi sasaran utama demonstrasi nasional.

Titik kedua berada di sekitar Pospol Merdeka Barat, Gambir, sebuah area yang dekat dengan Istana Negara dan pusat pemerintahan, menjadikannya lokasi penting untuk menyuarakan aspirasi.  Sementara itu, lokasi ketiga adalah Kantor Hukum Elza Syarief di Jalan Latuharhary Nomor 19, Menteng, Jakarta Pusat. Ketiga lokasi ini merupakan area padat aktivitas yang berpotensi mengalami peningkatan arus massa dan gangguan lalu lintas selama aksi berlangsung. 

• Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI): Sebagai penyelenggara utama aksi '#RakyatTagihJanji' di Gedung DPR/MPR RI.
• Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI (BEM Unindra): Turut serta dalam aksi di Gedung DPR/MPR RI dan juga menggelar demo di sekitar Pospol Merdeka Barat, Gambir.
• Gerakan Suara Keadilan Netizen: Menggelar demo di Kantor Hukum Elza Syarief, Menteng.

Aksi unjuk rasa ini dipicu oleh akumulasi ketidakpuasan masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah dan tuntutan akuntabilitas dari para pemangku kepentingan. BEM UI secara spesifik membawa seruan '#RakyatTagihJanji' yang didasarkan pada kajian '17+8 Tuntutan Rakyat'.

Tuntutan ini mencakup isu-isu krusial seperti krisis ekonomi, kenaikan biaya hidup, gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal, serta kebijakan pemerintah yang dianggap menekan rakyat. Selain itu, kekecewaan juga memuncak akibat dugaan kekerasan aparat terhadap demonstran, dengan tuntutan keadilan bagi korban seperti Affan Kurniawan, serta pembebasan demonstran yang ditahan. Isu pendidikan dan kebijakan publik juga menjadi fokus tuntutan dari BEM Unindra.

Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan pengamanan sesuai prosedur.

“Ada tiga agenda unjuk rasa yang terpantau di Jakarta Pusat pada Senin, 9 September 2025. Kami sudah menyiapkan pengamanan sesuai prosedur,” ujarnya.

Ia juga mengimbau massa untuk tetap tertib dan tidak melakukan tindakan anarkis. “Silakan berorasi dengan tertib, jangan memprovokasi, jangan melawan petugas, dan mari kita hindari tindakan seperti membakar ban, menutup jalan, atau merusak fasilitas umum,” tegas Ruslan. Pihak kepolisian menegaskan akan mengedepankan pendekatan persuasif dan dialog, namun akan menindak tegas apabila ada peserta aksi yang melakukan tindakan melanggar hukum.