Tunjangan Rumah Rp 70 Juta Jadi Sorotan, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta: Lagi Dibahas

Liputan6.com, Jakarta Tunjangan rumah bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta belakangan menjadi sorotan. Pasalnya, tunjangan rumah anggota dewan itu mencapai Rp70 juta per bulan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco menyebut, revisi tunjangan rumah bagi anggota dewan itu masih dalam pembahasan.

Menurut Baco, proses revisi bakal dilakukan dengan hati-hati agar hasilnya sesuai ketentuan dan memenuhi harapan publik.

“Lagi dibahas supaya bisa dapat hasil yang benar-benar sesuai dengan ketentuan dan harapan masyarakat,” kata Baco di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (8/9/2025).

Baco memastikan DPRD DKI Jakarta sepenuhnya siap untuk melakukan evaluasi terkait tunjangan tersebut. Meski demikian, dia menuturkan keputusan itu tidak bisa diambil secara sepihak.

Politisi Golkar itu menjelaskan, kewenangan penetapan tunjangan anggota dewan merupakan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

“Prinsipnya, Dewan sudah bersepakat siap mengevaluasi tunjangan dan akan berkoordinasi dengan pihak gubernur serta Kemendagri. Semua tunjangan yang Dewan dapat itu bukan Dewan yang menetapkan, tetapi pemerintah, gubernur dan Kementerian Keuangan,” jelas Baco.

Lebih lanjut, terkait besaran angka, Baco menyatakan belum ada keputusan apakah nilai tunjangan akan turun atau dipertahankan.

“Angkanya belum, masih dalam proses. Sabar, kalau cepat-cepat, keburu-buru salah lagi, nanti Dewan kena kesalahan lagi,” ucapnya.

Ia juga menyebut revisi aturan mengenai tunjangan masih dibahas. Menurutnya, langkah hati-hati diperlukan agar tidak terjadi perubahan berulang kali.

“Daripada nanti ada revisi berkali-kali, mending kita siapkan matang-matang supaya lengkap,” ucap dia.