Kejagung Masih Dalami Aliran Uang ke Nadiem Makarim dari Pengadaan Chromebook, Sejumlah Dokumen Disita

Liputan6.com, Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita sejumlah dokumen terkait penetapan tersangka mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim. Dokumen apa saja yang disita?

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung, Nurcahyo Jungkung Madyo, mengatakan dokumen itu terkait kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook yang merupakan program digitalisasi pendidikan Kemendikbud Ristek Tahun 2019-2023.

"Yang pasti kita lakukan penyitaan juga, tentunya terkait dengan penyidikan ini sejumlah dokumen terkait dengan pengadaan di Kemendikbud ini," tutur Nurcahyo kepada wartawan, Sabtu (6/9/2025).

Sejauh ini, penyidik masih mendalami keuntungan atau pun aliran dana ke kantong Nadiem Makarim.

“Itu masih didalami ya semuanya,” jelas dia.

Kejagung mengulas alasan penetapan tersangka pada Nadiem Makarim. Menurut Dirdik Nurcahyo Jungkung Madyo, mengacu hasil penyidikan, Nadiem Makarim selaku Mendikbudristek pada Februari 2020 telah melakukan pertemuan dengan pihak Google Indonesia.

“Dalam rangka membicarakan mengenai produk dari Google, yaitu dalam program Google For Education dengan menggunakan Chromebook yang bisa digunakan oleh Kementerian, terutama kepada peserta didik,” tutur Nurcahyo kepada wartawan, Jumat (5/9/2025).

Dalam beberapa kali pertemuan yang dilakukan antara Nadiem dengan pihak Google, mereka bersepakat menjadikan produk Chrome OS dan Chrome Device Management atau CDM sebagai bagian dari proyek pengadaan alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Untuk mewujudkan kesepakatan itu, Nadiem lantas mengundang jajarannya, antara lain H selaku Dirjen Paud Dikdasmen, T selaku Kepala Badan Litbang Kemendikbudristek, serta JT dan FH selaku staf khusus menteri, untuk melakukan rapat tertutup melalui Zoom Meeting pada 6 Mei 2020.

“Dan mewajibkan para peserta menggunakan handset atau alat sejenisnya, yang membahas pengadaan atau kelengkapan alat TIK, yaitu menggunakan Chromebook sebagaimana perintah dari NAM. Sedangkan saat itu pengadaan alat TIK ini belum dimulai,” jelas dia.

Demi meloloskan Chromebook yang merupakan produk Google, kata Nurcahyo, sekitar awal tahun 2020 Nadiem Makarim selaku Mendikbudristek menjawab surat dari Google untuk ikut berpartisipasi dalam pengadaan alat TIK di Kemendikbud.

“Padahal sebelumnya surat Google tersebut tidak dijawab oleh menteri sebelumnya yaitu ME, yang tidak merespon karena uji coba pengadaan Chromebook tahun 2019 telah gagal dan tidak bisa dipakai untuk sekolah garis terluar atau daerah terdepan, terluar, tertinggal, 3T,” ungkapnya.

Hanya saja, atas perintah dari Nadiem Makarim, maka pelaksanaan pengadaan TIK tahun 2020 dipastikan menggunakan Chromebook. SW selaku Direktur SD serta M selaku Direktur SMP pun membuat petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, yang spesifikasinya sudah ditentukan yaitu Chrome OS.

“Selanjutnya tim teknis membuat kajian review teknis yang dijadikan spesifikasi teknis dengan menyebut Chrome OS. NAM pada bulan Februari 2021 telah menerbitkan Permendikbud Nomor 5 tahun 2021 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus fisik reguler bidang pendidikan tahun anggaran 2021 yang dalam lampirannya sudah mengunci spesifikasi Chrome OS,” Nurcahyo menandaskan.

Akibat itulah, Nadiem Makarim diyakini telah melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 123 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus fisik tahun anggaran 2021, Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah, Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang pedoman perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah.

Atas perbuatannya, Nadiem Makarim disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.