DPR: Anggota Dinonaktifkan Partai Tidak Dibayarkan Hak-hak Keuangannya

Liputan6.com, Jakarta - Pimpinan DPR menyampaikan anggota DPR yang dinonaktifkan partai politiknya dari jabatan di Parlemen tidak akan mendapatkan hak-hak keuangannya.

Ada lima anggota DPR yang dinonaktifkan partai politiknya. Yakni Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Surya Utama (Uya Kuya) dari PAN. Kemudian Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Nasdem. Serta Adies Kadir dari Golkar.

"Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh Partai Politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya," kata Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, dalam jumpa pers merespons tuntutan 17+8, di Gedung DPR, Jumat (5/9/2025).

Dasco menegaskan, keputusan ini merupakan hasil rapat pimpinan DPR RI yang juga diteken langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa, dan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Shamsurijal. Keempat pimpinan DPR menyepakati langkah-langkah yang diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

Selain memperkuat transparansi, rapat pimpinan DPR RI juga menghasilkan sejumlah keputusan lain, di antaranya penghentian pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI mulai 31 Agustus 2025, serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri terhitung 1 September 2025 kecuali untuk menghadiri undangan kenegaraan.

DPR juga menyepakati pemangkasan tunjangan dan fasilitas anggota dewan, termasuk biaya langganan listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, serta tunjangan transportasi. Sementara itu, anggota DPR yang dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak akan menerima hak keuangan.

Adapun pimpinan DPR RI akan menindaklanjuti penonaktifan sejumlah anggota oleh partai politik melalui Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). MKD diminta berkoordinasi dengan mahkamah partai terkait untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan sesuai ketentuan.

Sebelumnya, lima anggota DPR tersebut dinonaktifkan dari tugas-tugas di parlemen oleh partai politiknya masing-masing. Mereka dinonaktifkan setelah tutur kata dan sikapnya terkait kebijakan tunjangan rumah DPR Rp50 juta dinilai melukai hati rakyat.

Bahkan dalam serangkaian demo akhir Agustus 2025 kemarin, rumah empat anggota DPR ikut dijarah massa yang kesal dengan ulah mereka yang mengaku sebagai wakil rakyat.