AHY: Total Kerusakan Infrastruktur Akibat Aksi Demo Ricuh Mencapai Rp950 Miliar

Infrastruktur yang rusak atau terbakar akibat aksi demo ricuh yakni, gedung-gedung pemerintahan, kantor-kantor DPRD, fasilitas umum, hingga jembatan penyeberangan orang (JPO).

Diterbitkan 04 September 2025, 22:11 WIB
Share
Copy Link
Batalkan
Jadi intinya...
  • Kerusakan infrastruktur akibat demo ricuh mencapai Rp950 miliar.
  • Kerusakan terjadi di 10 provinsi dan 25 kabupaten/kota, termasuk Jakarta.
  • Pemerintah mengalokasikan dana APBN dari anggaran kedaruratan untuk perbaikan.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan total kerusakan infrastruktur akibat aksi demo berujung ricuh di berbagai daerah mencapai Rp950 miliar.

Dia menyebut kerusakan infrastruktur tersebut terjadi di 10 provinsi dan 25 kabupaten/kota.

"Saya rasa kurang lebih masih sama ya, sekitar 950 miliar. Tadi kami berbicara sudah teridentifikasi kerusakan-kerusakan tersebut terjadi di 10 provinsi dan 25 kabupaten kota dengan kurang lebih ya," kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/9/2025).

Menurut dia, jumlah tersebut masih berpotensi bertambah. Kerusakan infrastruktur terbesar dan perlu segera diperbaiki berada di Jakarta, Makassar, Bandung, Surabaya, hingga Solo.

"Ya, termasuk tentunya Jakarta, kemudian juga di Makassar di Bandung, kemudian di Surabaya, Solo dan beberapa lagi yang lain," ujarnya.

AHY menjelaskan infrastruktur yang rusak atau terbakar akibat aksi demo ricuh yakni, gedung-gedung pemerintahan, kantor-kantor DPRD, fasilitas umum, hingga jembatan penyebrangan orang (JPO).

 

Alokasi Dana Perbaikan Fasilitas Umum

AHY menuturkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sudah mengalokasikan anggaran untuk segera memperbaiki berbagai infrastruktur dan fasilitas umum yang rusak.

"Selebihnya tentunya pemerintah daerah termasuk misalnya Transjakarta itu sudah punya langkah-langkah yang diambil secara cepat juga agar bisa segera beroperasi seperti sedia kala," tutur AHY.

AHY menyebut anggaran perbaikan berasal APBN. Dia menyampaikan setiap kementerian memiliki anggaran untuk keadaan darurat.

"Kan ada biasanya anggaran untuk kedaruratan, ya kedaruratan dari situ costnya," ucap AHY.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6