LAB 45: Fragmentasi Kelompok Ekonomi Kelas Menengah Punya Perbedaan Sikapi Demokrasi

Liputan6.com, Jakarta - Analis Ekonomi Politik LAB 45, Baginda Muda Bangsa, menyampaikan temuan data soal situasi demokrasi di Indonesia yang mayoritas diisi oleh kelompok ekonomi kelas menengah. Pada faktanya, data kelas menengah berdasarkan kategori world bank adalah mereka yang berpenghasilan Rp2-10 juta memiliki kepentingan yang berbeda-beda dalam menyikapi demokrasi.

"Kelas menengah itu, kalau kita bicara demokrasi, tidak bisa dilihat sebagai entitas tunggal. Tidak semata-mata, dia masuk kelas menengah dalam kategori world bank, penghasilannya keluarga negara Rp2 juta, dari Rp10 juta, kemudian tiba-tiba dia mau ngomong soal demokrasi, jadi harus dipahami," kata pria karib disapa Bagin saat Seminar Nasional Refleksi Delapan Dekade dan Proyeksi Indonesia 2045 di Perpustakaan Nasional Jakarta, Kamis (21/8/2025).

"Jadi kalau bicara kelas menengah, jangan dibuat seolah kelas menengah ini jadi ratu adil," imbuh dia.

Meski begitu, Bagin menyatakan kalau pun ada kelompok kelas menengah yang konsen terhadap kemajuan demokrasi angkanya kecil. Imbasnya, mereka memiliki keterbatasan untuk mengkritis wacana publik yang tidak populis.

"Kalau segmen kelas menengah prodemokrasi itu kecil, sulit untuk membuat wacana publik yang diterima semua orang. Apalagi, kalau kemunduran demokrasi itu, dilakukan secara subtil, diam-diam dalam aturan. Tak ada yang tahu kan?," jelas Bagin.

Namun demikian, menurut Bagin, jika yang dibahas adalah yang menyangkut hajat hidup semua pihak seperti pajak maka semua kalangan yang terfragmentasi dalam kelompok kelas menengah tersebut akan bersuara.

"Tapi kan demokrasi itu bukan cuma soal kesejahteraan, dia ada soal institusinya, prosesnya, yang itu benar-benar bisa diubah. Tapi sifatnya subtil seperti yang tadi saya bilang, seperti high politics bukan dikonsumsi orang-orang secara umum. Contoh soal revisi UU TNI, kan tidak semua orang bicara UU TNI, misalnya karena kepentingan mereka, kepentingannya beda-beda. Jadi menurut saya, itu yang kemudian menjadi membuat kesulitan bagaimana kelas menengah kritis ini bisa mendorong mencegah terjadinya kemunduran demokrasi," ungkap Bagin.

Karena itu, Bagin bersama Jessica Areta selaku Analis Ekonomi Politik LAB 45 memaparkan sejumlah rekomendasi agar kelas menengah ke depan dapat membuat pengaruh terhadap kemajuan demokrasi dan bukan sebaliknya.

Total ada empat rekomendasi yang dibagi ke dalam beberapa poin di tiap segmennya.

Pertama, Pekerjaan Berkualitas lewat Kompetisi Swasta. Memuat dua poin, Pekerjaan Berkualitas lewat Kompetisi Swasta dan Menjamin birokrasi yang kapabel.

Kedua, Keseimbangan Pendidikan: Antara Keterampilan Ekonomi dan Kewarganegaraan. Memuat dua poin, pertama: Evaluasi efektivitas dan efisiensi anggaran pendidikan. Kedua: Penguatan pendidikan demokrasi di dalam kurikulum pembelajaran.

Ketiga, Menjaga Hak Sipil melalui Perlindungan Hukum yang berisi, Jaminan kebebasan berekspresi dan Akses terhadap bantuan hukum.

Keempat, Membentuk Simpul Prodemokrasi dengan Membangun jejaring lintas generasi dan kelas dan Menciptakan ruang dialog dengan publik.