Prabowo Peringatkan Beking Tambang Ilegal: Mau Jenderal TNI Atau Jenderal Polisi, Kami Tindak!

Liputan6.com, Jakarta - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan akan menindak tegas tambang-tambang illegal di Tanah Air. Hal ini ia ungkapkan dalam Sidang Tahunan DPR/MPR, Jumat (15/8).

Prabowo mengaku mendapatkan laporan bahwa ada ribuan tambang illegal di Indonesia. Dan ini membuat RI mengalami potensi kerugian yang sangat besar.

“Kita akan tertibkan tambang-tambang yang melanggar aturan. Saya diberi laporan dari aparat terdapat 1.063 tambang ilegal. Dan potensi kerugian negara minimal Rp300 triliun. Oleh karena itu, saya minta dukungan seluruh MPR, partai politik, ini demi rakyat kita,” kata Prabowo di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta.

Ketua Umum Gerindra itu mengaku tak peduli jika tambang illegal dibeking oleh aparat militer, kepolisian, atau politisi dari partai-partai besar. Semua akan diberantas.

“Saya beri peringatan apakah ada orang besar, orang kuat, Jenderal dari manapun, apakah Jenderal TNI atau Jenderal Polisi, atau Mantan Jenderal, tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat.”

“Sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota semua partai, termasuk Gerindra, cepat-cepat kalau terlibat, Anda jadi Justice Collaborator, Anda laporan saja. Kalaupun Anda Gerindra, tidak akan saya lindungi,” tegasnya.

Presiden RI Prabowo Subianto mengaku heran dengan kelangkaan minyak goreng yang pernah terjadi di Tanah Air beberapa Waktu lalu. Hal ini ia ungkapkan dalam Sidang Tahunan DPR/MPR, Jumat (15/8).

“Sungguh aneh negara dengan produksi kelapa sawit terbesar di dunia pernah mengalami kelangkaan minyak goreng. Aneh sekali, tidak masuk di akal sehat, dan ternyata ada permainan manipulasi yang saya beri nama Serakahnomics,” kata Prabowo di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta.

“Negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia, berminggu-minggu, beberapa bulan, kelapa sawitnya langka.”

Selain minyak goreng, ia juga menyinggung soal harga pangan yang melambung. Padahal, RI kaya akan sumber daya alam.

“Aneh, kita subsidi pupuk, alat pertanian, waduk, beras, tapi harga pangan tidak terjangkau oleh sebagian rakyat. Keanehan-keanehan ini terjadi karena ada distorsi dalam sistem ekonomi kita, ada penyimpangan,” ucapnya.

Prabowo mengatakan, sistem ekonomi yang diamanatkan UUD 1945 terutama di pasal 33 ayat 1, 2, 3 telah kita abaikan. Seolah-olah, kata dia, tidak relevan dalam kehidupan kita yang modern di abad 21.

“Setelah saya pelajari secara mendalam, ada keyakinan UUD 1945 terutama pasal-pasal pengamanan seperti pasal 33 adalah benteng pertahanan ekonomi kita,” ucapnya.

Presiden Prabowo Subianto membongkar praktik korup pejabat publik yang mengakar di pemerintahan. Dia menyebut budaya korup menjangkit setiap birokrasi, mulai dari BUMN, BUMD hingga organisasi pemerintahan lain.

"Perilaku korupsi ada di setiap eselon birokrasi kita. Ada di setiap institusi dan organisasi pemerintahan. Perilaku korup ada di BUMN, BUMN kita, ada di BUMD BUMD kita. Ini bukan fakta yang harus kita tutup-tutupi," kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Prabowo menegaskan tidak akan menutupi fakta-fakta tersebut. Sebab, kata Prabowo, sejak dilantik menjadi Presiden RI, dirinya telah menyatakan bakal memimpin agenda pemberantasan korupsi.

Saya disumpah oleh UUD karena itu saya tidak ada pilihan lain selain memimpin upaya pemberantasan korupsi dan penyelewengan di semua lembaga eksekutif dan pemerintah.

Lebih lanjut, Prabowo mengaku makin tahu banyak betapa besar penyelewengan duit rakyat di pemerintahan. Dia mengakui fakta ini tidak baik, akan tetapi harus dilaporkan kepada DPR.

"Saya semakin mengetahui berapa besar tantangan kita, berapa besar penyelewengan yang ada di lingkungan pemerintahan kita. Hal ini tidak baik tapi harus saya laporkan kepada wakil-wakil rakyat Indonesia," tegas dia.

Bahkan, Prabowo melaporkan, pemerintah telah menyelamatkan Rp300 triliun uang rakyat dari potensi korupsi. Mulai dari memangkas anggaran perjalanan dinas luar negeri hingga alat tulis kantor.

"Kami telah identifikasi dan telah selamatkan 300 Triliun uang dari APBN yang kami lihat rawan diselewengkan di antaranya perjalanan dinas luar negeri yang begitu besar, anggaran alat tulis kantor yang begitu besar, dan berbagai anggaran lain yang jadi sumber korupsi dan bancakan," tegas Prabowo.

Semua upaya efisiensi ini, kata Prabowo, merupakan amanat dari UUD 1945. Prabowo juga menyadari perlunya pengawasan dari DPR dan semua pihak agar kekuasaan yang dimiliki pemerintah tidak korup.

"Kita paham sejarah umat manusia. Jika ada kekuasaan yang tidak diawasi, maka kekuasaan akan menjadi korup. Kekuasaan yg absolut akan menjadi korup yang absolut. Kita paham bahwa korupsi adalah besar di bangsa kita," tutup Prabowo.