Kata Musisi Wedding Terkait Polemik Musik di Pernikahan Wajib Bayar Royalti

Liputan6.com, Jakarta - Polemik royalti musik sebesar 2 persen dari ongkos produksi di acara pernikahan yang diberlakukan Wahana Musik Indonesia (WAMI) dinilai bisa memicu keresahan di kalangan calon pengantin, penyelenggara acara, hingga pelaku seni musik.

Oleh karena itu, musisi wedding band sekaligus Wakil Ketua Umum Ikatan Pengusaha Jasa Musik Pernikahan Indonesia (IPAMI) Malik Atmadja menyatakan pihaknya siap menanggung biaya tersebut demi menjaga ketenangan calon pengantin.

"Prinsip kami sederhana, jangan sampai kebijakan ini membuat khawatir calon pengantin atau mengganggu kebahagiaan di hari istimewa mereka. Lebih baik kami yang menanggung beban royalti 2% tersebut, dengan catatan distribusi dana dilakukan secara adil, jelas, dan transparan kepada para pencipta lagu," ujar Malik di Jakarta, melalui keterangan tertulis, Kamis (14/8/2025).

Menurutnya, langkah ini diambil untuk mencegah pembatalan kontrak oleh calon pengantin akibat kekhawatiran soal biaya tambahan.

Ia menilai kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola royalti masih rendah, apalagi setelah musisi besar seperti Ari Lasso pun meragukan kinerja WAMI.

"Kalau penerima manfaat saja meragukan, wajar kalau yang diminta membayar juga ragu," terang Malik.

Dia menilai, informasi yang tidak jelas telah membuat banyak calon pengantin beralih keopsi lain, seperti memutar musik instrumental dari platform digital, daripada menyewa band.

"Hal ini sangat merugikan musisi-musisi lokal yang mengandalkan pekerjaan di industri pernikahan sebagai sumber utama penghasilan," terang Malik.

Malik mengingatkan bahwa industri musik pernikahan adalah bagian dari ekonomi kreatif yang menghidupi ribuan pekerja, mulai dari penyanyi, pemain musik, teknisi, hingga kru pendukung.

Melihat pengaruh terhadap pekerja di sektor tersebut, Malik berharap WAMI dan pihak terkait dapat membangun mekanisme yang transparan dan berpihak pada keberlangsungan ekosistem musik.

"Kebijakan seharusnya menjadi solusi, bukan sumber keresahan. Musik adalah bagian dari kebahagiaan, bukan kegaduhan," tutupnya.

Sebelumnya, Wahana Musik Indonesia (WAMI), salah satu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di Indonesia, menegaskan bahwa penggunaan lagu dalam acara pernikahan termasuk kategori yang wajib membayar royalti.

Aturan ini merujuk pada Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, dan berlaku meskipun acara pernikahan bersifat keluarga atau tertutup.

"Untuk pernikahan yang sifatnya live event dan tidak berbayar, tarif royalti yang dikenakan adalah 2 persen dari biaya produksi acara," ujar Head of Corporate Communications & Memberships WAMI Robert Mulyarahardja.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menegaskan setiap pelaku usaha yang memutar musik di ruang publik komersial, termasuk restoran, kafe, toko, pusat kebugaran, dan hotel, wajib membayar royalti kepada pencipta dan pemilik hak terkait.

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Kemenkum Agung Damarsasongko mengungkapkan hal tersebut berlaku meskipun pelaku usaha telah berlangganan layanan seperti Spotify, YouTube Premium, Apple Music, atau layanan streaming lainnya

Langganan pribadi seperti Spotify dan YouTube Premium tidak mencakup hak pemutaran musik untuk tujuan komersial di ruang publik," ucap Agung dalam keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa 29 Juli 2025.

Ia menjelaskan layanan streaming bersifat personal, tetapi ketika musik diperdengarkan kepada publik di ruang usaha, maka itu sudah masuk kategori penggunaan komersial, sehingga dibutuhkan lisensi tambahan melalui mekanisme yang sah.

Dia mengatakan pembayaran royalti dilakukan melalui LMKN sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.