Sampah Masuk Proyek Strategis Nasional, Kemendagri Dorong Pemda Jalankan Waste to Energy

Liputan6.com, Jakarta - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri mendorong percepatan implementasi program Waste to Energy (WtE) atau pengelolaan sampah menjadi energi di daerah. Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menegaskan hal ini dalam sambutannya pada Forum Diskusi Aktual bertema “Waste to Energy (Studi Kasus Pelayanan Pengelolaan Sampah sebagai Energi Alternatif)” yang digelar di Command Centre BSKDN, Selasa (29/7/2025).

Yusharto mengungkapkan bahwa pengelolaan sampah kini telah masuk dalam salah satu dari tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru yang ditetapkan Presiden Joko Widodo. Ia mengimbau seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk mengambil langkah konkret dan segera merealisasikan kebijakan tersebut.

“Pengelolaan sampah bukan lagi sekadar isu lingkungan atau pelayanan dasar. Ini sudah menjadi kebijakan strategis nasional. Pemerintah daerah harus berperan aktif mempercepat implementasi WtE,” ujarnya.

Ia juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018, yang menjadi dasar percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) berbasis teknologi ramah lingkungan di berbagai kota besar. Namun, Yusharto mengakui bahwa implementasi program ini di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan.

“Keberhasilan WtE sangat bergantung pada kepemimpinan daerah, kapasitas kelembagaan, kesiapan teknologi, serta skema pembiayaan yang tepat. Forum ini penting untuk berbagi praktik baik dan menyusun strategi bersama,” katanya.

Dalam forum tersebut, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Proyogo menekankan pentingnya pendekatan budaya lokal dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat terkait pengelolaan sampah. Ia menyebut keterlibatan tokoh agama, seperti para kiai, menjadi elemen penting di wilayahnya.

“Ajak tokoh masyarakat, libatkan, ajak duduk untuk menyuarakan gerakan ini. Sampah ini bukan hanya soal kebijakan, tidak murni policy, jadi butuh dukungan semua pihak,” ujar Yusuf.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Pekalongan Balgis Diab memaparkan strategi kotanya dalam mengelola sampah, termasuk membentuk satuan tugas darurat dan menjadikan zero waste sebagai arah pembangunan. Ia menyoroti peran komunitas, organisasi perempuan, dan lembaga pendidikan.

“Kami juga melibatkan sekolah, dimulai dari PAUD sampai perguruan tinggi, untuk membina mindset dan budaya bersih sejak dini,” kata Balgis.

Forum ini juga dihadiri oleh sejumlah narasumber lainnya, seperti Bupati Aceh Selatan Mirwan, Bupati Konawe Kepulauan Rifqi Saifullah Razak, Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Pembentukan Jaringan Apep Fajar Kurniawan, Komite Penghapusan Bensin Bertimbal Ahmad Safrudin, dan Head of System Innovation Section dari National Institute for Environmental Studies (NIES) Jepang, Minoru Fujii.