Kuasa Hukum Marubeni Lapor ke Komisi Yudisial Terkait Putusan PK Sengketa Perdata

Liputan6.com, Jakarta - Tim Kuasa Hukum Marubeni Corporation melaporkan dua Hakim Agung yaitu Syamsul Ma’arif dan Lucas Prakoso ke Komisi Yudisial (KY) atas dugaan pelanggaran Undang-Undang, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Hakim dalam penanganan perkara Peninjauan Kembali (PK) Nomor 1362 PK/PDT/2024.

"Keduanya seharusnya tidak memutus PK tersebut karena pernah menangani perkara serupa pada 2023," ujar Kuasa Hukum Marubeni Corporation Henry Lim dalam pernyataan tertulis di Bandarlampung, melansir Antara, Kamis (24/7/2025).

Keduanya, lanjut dia, merupakan hakim yang juga pernah menangani perkara terkait antara Marubeni Corporation melawan Sugar Group Company dalam Perkara Nomor 697 PK/PDT/2022 dan Perkara Nomor 887 PK/PDT/2022 tertanggal 19 Oktober 2023.

"Sehingga seharusnya mengundurkan diri dan tidak boleh memutus perkara Nomor 1362 PK/PDT/2024, namun kenyataannya kedua Hakim Agung tersebut tidak mengundurkan diri dan justru memutus perkara tersebut dalam jangka waktu yang tidak wajar, yaitu 29 hari. Padahal berkas perkara peninjauan kembali tersebut tebalnya 3 meter," ucap Henry Lim.

Menurut dia, jika merujuk pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim agung tidak boleh mengadili perkara yang berkaitan dengan perkara sebelumnya.

"Apabila dilakukan, maka putusan tersebut tidak sah dan harus diadili kembali dengan majelis hakim agung yang berbeda," kata Henry.

"Namun demikian, di dalam Perkara No 1362 PK/PDT/2024, Hakim Agung Syamsul Ma’arif dan Lucas Prakoso tetap tidak mengundurkan diri dan tetap memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan jangka waktu yang sangat tidak wajar," sambung dia.

Henry menduga ada kesepakatan jahat yang membuat Marubeni dirugikan dalam penanganan perkara tersebut, apalagi tersangka makelar kasus Zarof Ricar pernah mengaku mengurus perkara Sugar Group Company di Mahkamah Agung.

"Kami meminta kepada Komisi Yudisial, Kepala Kejaksaan Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memeriksa dugaan suap ini," papar dia.

Oleh karena itu, lanjut Henry, selain meminta adanya pemeriksaan lebih lanjut, KY juga diminta untuk mendorong pembatalan putusan tersebut dan memprosesnya kembali, sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada kliennya.

"Agar selanjutnya Putusan No. 1362 PK/PDT/2024 tanggal 16 Desember 2024 dibatalkan untuk diperiksa dan diadili kembali, satu dan lain hal demi terciptanya lembaga peradilan yang bersih dan demi tegaknya hukum di Indonesia," pungkas dia.