Babak Baru Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo: 80 Orang Jadi Tersangka, Termasuk Pejabat Tinggi

Liputan6.com, Jakarta - Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hariqo Satria menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi di Indonesia. Dia mengungkapkan ada lebih dari 80 orang sudah menjadi tersangka, usai Prabowo dilantik sebagai Presiden pada Oktober 2024.

Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka berasal dari berbagai latar belakang. Mulai dari, pejabat tinggi, pengusaha besar, hingga orang-orang yang dianggap kebal hukum.

"Dalam waktu kurang dari setahun, lebih dari 80 orang tersangka dari berbagai latarbelakang—termasuk pejabat tinggi dan pengusaha besar—telah ditangkap. Bahkan,figur-figur yang selama ini dianggap “kebal hukum” kini diproses secara transparan," jelas Hariqo dikutip dari siaran pers, Kamis (24/7/2025).

Tak hanya itu, kata dia, sejumlah kasus besar berhasil diungkap dalam 9 bulan pertama pemerintahan Prabowo. Hal ini menandai babak baru dalam sejarah penegakan hukum di Tanah Air.

"Komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi menjadi langkah krusial untuk menuju masa depan Indonesia yang semakin cerah," ujarnya.

Hariqo menuturkan pemerintah menempuh strategi pencegahan korupsi dan praktik penyelewengan melalui berbagai inisiatif sistematis. Salah satunya, Penyusunan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk meminimalkan manipulasi data sosial.

Kemudian, perbaikan tata kelola birokrasi agar lebih transparan dan efisien, Penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi digital. Selain itu, mendorong keterbukaan anggaran publik. "Perlindungan dan penghargaan bagi pelapor pelanggaran (whistleblower)," ucap Hariqo.

Prabowo juga menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara untuk memastikan anggaran digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Selain itu, Prabowo menaikkan gaji hakim, terutama bagi hakim muda yang kenaikan gajinya hingga 280 persen.

"Langkah ini diyakini memperkuat integritas lembaga peradilan dan mencegah potensi suap terhadap aparat hukum," tutur dia.

Hariqo mengatakan, seluruh langkah pemberantasan korupsi selaras dengan Asta Cita ke-7 Presiden Prabowo, yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memberantas korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Prabowo ingin kekayaan bangsa Indonesia benar-benar dinikmati oleh seluruh rakyat, bukan hanya segelintir elite.

"Dengan pemerintahan yang bersih dan transparan, Indonesia diyakini akan lebih cepat menuju cita-cita menjadi negara maju dan sejahtera," pungkas Hariqo.