Ketua Komisi XIII DPR Dorong RUU PPRT Segera Dibahas

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mendorong Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang saat ini berada di Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk segera dibahas.

"Kenapa Undang-Undang PPRT penting? Karena di dalam ketenagakerjaan kita, Undang-Undang 13/2003 itu itu sangat diskriminatif. Pekerja hanya mereka yang bergerak di sektor barang dan jasa, di luar itu tidak pernah diakui sebagai pekerja," kata Willy dalam keterangannya, Senin (21/7/2025).

Menurut Willy, RUU tersebut sangat esensial mengingat hak-hak pekerja yang adalah hak asasi manusia (HAM) sebagaimana diatur dalam konstitusi.

"Itu sudah fundamental problem. Jadi mereka cuma dilindungi oleh Permenaker," tuturnya.

Politikus Nasdem itu menilai, RUU PPRT sangatlah minimalis karena tidak memiliki cantelan hukum di Undang-Undang Ketenagakerjaan yang nama sifatnya pun khusus seperti UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

"RUU PPRT boleh dibilang dia lex specialis, karena dia memiliki bentuk yang hampir mirip dengan UU TPKS, tapi yang paling fundamental kita cuma ingin memberikan perlindungan," jelas Willy.

"Karena apa? Di zaman sekarang ini masih ada eksploitasi yang sangat un-human, orang disuruh kerja. Ini kan seperti fenomena gunung es ya, di mana ini dianggap urusan rumah tangga orang," sambungnya.

Menurut Willy, terdapat persoalan yang masih diperdebatkan terkait domain dari RUU PPRT. Ia mencontohkan seperti perilaku eksploitasi terhadap tenaga kerja pekerja rumah tangga yang tidak dianggap sebagai urusan publik, tapi urusan orang per orang atau rumah tangga per rumah tangga.

"Ini dibentengi oleh tingginya dan tebalnya urusan domestik. Sehingga kita undang kawan-kawan dulu untuk duduk bersama agar undang-undang ini tidak dipukul rata," terang Willy.

Seperti diketahui, RUU PPRT merupakan rancangan undang-undang inisiatif DPR yang saat ini masih dibahas oleh Baleg DPR. Namun, pengesahan RUU ini dipastikan molor dari target.

Rancangan UU tersebut sebetulnya sudah diusulkan ke DPR sejak 2004. Hanya saja, selama dua dasawarsa atau 20 tahun, nasib RUU PPRT terkatung-katung hingga pada periode lalu, Baleg menjadikan RUU ini sebagai inisiatif DPR.

DPR bahkan sudah mengirimkan draf RUU PPRT ke Pemerintah untuk mendapat masukan berupa daftar inventarisasi masalah atau DIM. Respons baik, surat presiden lalu diterbitkan dan DIM dikirim kepada DPR.

Sayangnya, hingga masa keanggotaan DPR periode lalu berakhir pada Oktober 2024, RUU PPRT masih jalan di tempat. Sebab, pimpinan DPR RI belum menunjuk alat kelengkapan dewan yang akan membahas RUU tersebut.

Kemudian, pada periode keanggotaan DPR 2024-2029, RUU PPRT kembali masuk daftar Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2025 atas usulan Baleg.

Angin segar pengesahan RUU PPRT menjadi undang-undang pun mulai berembus pada 1 Mei 2025 lewat pidato Presiden Prabowo Subianto saat perayaan Hari Buruh internasional.