Banyak Menuai Kritik, Menteri Maruarar Batalkan Ide Rumah Subsidi 14 Meter dan Minta Maaf

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta maaf secara terbuka terkait idenya untuk memperkecil ukuran rumah bersubsidi.

Keputusan ini disampaikan dalam rapat kerja Menteri PKP dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7/2025).

"Atas kesempatannya hari ini kami pertama, menyampaikan permohonan maaf saya punya ide mungkin yang kurang tepat, tapi tujuannya mungkin cukup baik," kata Maruarar Sirait.

"Mungkin kami juga masih belajar bahwa ini di ranah publik harus lebih baik lagi soal rumah subsidi yang diperkecil," sambungnya.

Di hadapan para anggota legislatif, politikus yang akrab disapa Ara itu pun mencabut ide yang sebelumnya digagasnya.

"Jadi tujuannya sebenarnya sederhana, karena kami mendengar banyak sekali anak muda yang ingin tinggal di kota. Tapi kalau di kota tanahnya mahal, mau diperkecil," tegasnya.

"Tapi sudah mendengar begitu banyak masukan, termasuk dari teman-teman anggota DPR Komisi V, maka saya sampaikan secara terbuka permohonan maaf dan saya cabut ide itu ya. Terima kasih," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan adanya kemungkinan untuk membatalkan pembangunan rumah subsidi yang didesain dengan luas bangunan 14 meter persegi (m2) jika tidak mendapat tanggapan positif dari masyarakat.

Baca juga Rumah Subsidi Diusulkan Diperkecil, Maruarar Sirait: Bisa Dibuat Tingkat, Supaya Tanahnya Tak Mahal

Kementerian PKP sempat memamerkan contoh desain (mock-up) rumah subsidi tipe 1 kamar tidur dengan luas bangunan 14 meter persegi dan luas tanah 25 meter persegi di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta.

Upaya tersebut dimaksudkan untuk menjaring respons masyarakat terkait kemungkinan pembangunan rumah subsidi dengan ukuran lebih kecil, khususnya untuk generasi muda yang ingin tinggal di perkotaan namun terkendala harga tanah.

Namun, desain tersebut justru menuai kritik luas, baik dari masyarakat umum maupun anggota parlemen, karena dianggap tidak layak huni dan tidak memenuhi standar rumah yang manusiawi.

Menteri PKP itu menegaskan bahwa desain tersebut masih berupa rancangan awal dan belum menjadi keputusan final.

"Itu kan draft kami. Kami sounding kepada rakyat akan seperti apa. Kami dengarkan tanggapan masyarakat. Belum ada suatu keputusan," kata Maruarar Sirait.

Ia juga menyatakan akan mengevaluasi internal kementeriannya apabila ditemukan indikasi pelanggaran aturan dalam proses pembuatan desain rumah subsidi tersebut.

Reporter: Nur Habibie

Sumber: Merdeka.com