Ketua KPK Soal Pemanggilan Ridwan Kamil Terkait Korupsi BJB: Masalah Waktu Saja

Liputan6.com, Jakarta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyatakan penyidik akan menjadwalkan pemanggilan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB periode 2021-2023.

"Saya yakin penyidik pasti akan menentukan jadwal untuk pemanggilan karena untuk bisa mempertanggungjawabkan dan mengklarifikasi terhadap kegiatan penggeledahan yang sudah pernah dilakukan. Mungkin masalah waktu saja," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025).

Menurut Setyo, KPK saat ini masih fokus memeriksa saksi dan penelaahan dokumen dalam kasus korupsi BJB.

"Jadi memang sampai dengan saat ini Bank Jabar ya, Bank Jabar masih fokus kepada pemeriksaan yang lain-lain. Ada saksi, ada kemudian mungkin melakukan pemeriksaan atau penelaahan terhadap dokumen, data, dan lain-lain untuk bisa memastikan," ujar Setyo.

Meski telah ada penggeledahan terhadap kediaman Ridwan Kamil, Setyo menyebut tak dapat langsung disimpulkan bahwa politikus yang akrab disapa RK itu menjadi tersangka.

KPK pada 10 Maret 2025 menggeledah rumah Ridwan Kamil terkait penyidikan kasus dugaan korupsi di Bank BJB, dan turut menyita sepeda motor dari penggeledahan tersebut.

"Ya penggeledahan tidak kemudian memastikan bahwa yang bersangkutan pasti tersangka. Penggeledahan kan hanya untuk mencari dan membuktikan mungkin ada keterkaitan dengan keterangan-keterangan yang sebelumnya," kata Setyo.

"Kalau soal tersangka pasti nanti berdasarkan pertimbangan pemeriksaan keterangan, kemudian alat bukti dan lain-lain dan itu melalui proses," pungkasnya.

Baca juga Tak Hanya Moge Royal Enfield, Ridwan Kamil Juga Tak Laporkan Mobil Mercedes Benz di LHKPN

Dalam perkara dugaan korupsi Bank BJB, penyidik KPK telah menetapkan lima orang tersangka, yakni Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi (YR) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kepala Divisi Corsec Bank BJB Widi Hartoto (WH).

Selain itu, pengendali agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Ikin Asikin Dulmanan (IAD), pengendali agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress Suhendrik (S) dan pengendali Cipta Karya Sukses Bersama Sophan Jaya Kusuma (SJK).

Lima orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka dengan persangkaan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penyidik KPK memperkirakan kerugian negara akibat dugaan korupsi BJB tersebut sekitar Rp222 miliar.