Said Abdullah Dorong Pemerintah Tempuh Jalur Negosiasi dan Multilateral Hadapi Tarif 32% dari AS

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah angkat bicara perihal kebijakan tarif impor 32 persen oleh Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia. Diketahui, kebijakan tarif ini akan diberlakukan mulai 1 Agustus 2025, atau kurang dari satu bulan lagi.

"Alasan Presiden Trump menjatuhkan tarif sebesar 32 persen kepada Indonesia di antaranya tidak ada Perusahaan dari Indonesia yang melakukan aktivitas manufaktur di Amerika Serikat (AS). Sebelum tenggat waktu, AS memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk melakukan negosiasi kembali," kata Said dalam keterangan tertulis, Rabu (9/7/2025).

Dia menilai, pengenaan tarif oleh Trump ini membahayakan masa depan perekonomian global. Menurutnya, banyak negara akan menempuh jalan proteksionisme, dan itu tidak menguntungkan bagi kerja sama global untuk kemakmuran bersama.

Oleh karena itu, Said mendorong pemerintah Indonesia untuk segera merespons. Menurutnya, waktu yang tersisa menjelang penerapan tarif 32 persen pada 1 Agustus 2025 harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk membuka jalur dialog kembali dengan Pemerintah AS.

"Dari tenggat waktu yang tersedia, tidak ada pilihan bagi pemerintah agar tetap menempuh jalan negosiasi kembali dengan Pemerintah AS. Tentu saja pemerintah harus membawa bekal yang lebih menjanjikan dalam proses negosiasi tersebut, seperti poin yang ditekankan, yakni memungkinkan adanya perusahaan Indonesia melakukan aktivitas manufacturing di AS," ujarnya.

Said menyadari bahwa Amerika Serikat merupakan pasar yang sangat potensial bagi produk ekspor Indonesia karena jumlah penduduk dan daya belinya yang besar. Beberapa produk unggulan Indonesia seperti tekstil, pakaian jadi, alas kaki, peralatan listrik, karet dan produk turunannya, alat penerangan, ikan, udang, kakao, dan mesin memiliki permintaan tinggi di pasar AS.

Namun, lanjut Said, pemerintah harus segera menyiapkan alternatif apabila produk-produk tersebut tidak lagi kompetitif setelah dikenakan tarif tinggi.

"Pemerintah harus sesegera mungkin mengupayakan pasar pengganti terhadap beberapa barang ekspor ke AS yang tidak layak dari sisi harga pasca-pengenaan tarif. Pasar seperti BRICS, Eropa, kawasan Amerika Latin serta Afrika patut untuk di dalami," imbuhnya.

Tak hanya itu, Said juga menyarankan agar pemerintah Indonesia menempuh langkah multilateral dalam merespons kebijakan tarif baru dari ini Trump.

"AS sedang memusuhi semua negara, bahkan sekutunya sendiri seperti negara negara di Eropa barat yang selama ini seiring dan sejalan. Pemerintah bisa menggalang negara negara tersebut untuk memperkuat kedudukan World Trade Organization (WTO) sebagai kelembagaan yang sah dan adil untuk masalah perdagangan internasional," paparnya.

Melalui perundingan multilateral, lanjut dia, pemerintah bisa mengajak untuk membentuk Komitmen kerja sama perdagangan internasional, tujuannya mendapatkan pasar baru atas produk produk antar negara yang tidak dapat masuk ke AS karena pengenaan tarif tinggi.

"Pemerintah juga perlu menggalang dukungan internasional lebih luas, karena kepemimpinan Presiden Trump telah mengabaikan seluruh pranata internasional. Dalam soal perdagangan mereka mengabaikan WTO, IMF dan Bank Dunia. Dalam bidang politik dan militer AS juga mengabaikan segala penyelesaian multilateral. Sudah waktunya pemerintah memelopori penyelesaian multilateral, khususnya dalam masalah perdagangan, moneter, dan keamanan,” ujar Said.

Di sisi lain, Said juga mengingatkan pentingnya memperkuat ketahanan dalam negeri, khususnya di sektor-sektor strategis seperti pangan, energi, dan moneter. Karena ketiga sektor tersebut banyak di topang dari aktivitas impor, dan pengaruh eksternal.

"Pemerintah perlu mempercepat program ketahanan pangan dan energi, serta menempuh berbagai pembayaran internasional dengan tidak hanya bertumpu pada Dolar AS," pungkasnnya.