Wali Kota Bontang Ungkap Upaya Daerahnya Capai Target Pengelolaan Sampah

Liputan6.com, Jakarta - Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menyampaikan komitmen daerahnya mencapai target pengelolaan sampah yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto. Terlebih, kata dia, Kota Bontang telah menggunakan sanitary landfill dalam sistem pengelolaan sampah sejak tahun 2008.

"Jadi kita termasuk kota yang Alhamdulillah dalam pengelolaan sampahnya itu sudah sesuai standar yang diamanahkan oleh lingkungan hidup, bahwa kita menggunakan sistem sanitary landfill karena sangat ramah lingkungan dan itu sudah terjadi di kota Bontang," jelas Neni kepada Liputan6.com usai menghadiri Rakornas Pengelolaan Sampah di Senayan JCC Jakarta, Minggu (22/6/2025).

Dia menyampaikan pemerintah kota Bontang memiliki program JAKA STRADA untuk tahun 2025-2026. Neni menyebut regulasi ini sebagai upaya memperkuat komitmen dalam pelestarian lingkungan dan pengelolaan sampah.

"Alhamdulillah kita sudah punya JAKA STRADA untuk kota Bontang di tahun 2025-2026 ini dan regulasi ini tentunya memperkuat komitmen kita terhadap pelestarian lingkungan terutamanya pengelolaan sampah," tuturnya.

Nantinya, setiap kelurahan di Kota Bontang akan dibuatkan tempat pemilahan sampah untuk 3R (Reuse, Reduse and Recycle) dan Bank Sampah di setiap RT. Di sisi lain, Neni menjelaskan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah di Kota Bontang telah berstandar nasional.

"Insyaallah untuk komitmen, pemerintah Kota Bontang sangat komitmen terhadap pelestarian pengelolaan sampah dan Alhamdulillah selama ini kita sudah dapat Adipura 17 kali dengan Adipura Kencana," kata Neni.

Neni juga menjelaskan dirinya telah menerapkan program Jumat Bersih di mana semua stakeholder, masyarakat, hingga ASN akan turun untuk membersihkan kelurahan. Kelurahan yang kotor akan mendapatkan sanksi yakni bendera hitam, di mana dananya akan dikurangi.

"Sekarang pengelolaan sampah tergantung daripada partisipasi masyarakat juga, kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan perusahaan. Ini kita sudah lakukan di Kota Bontang," pungkas Neni.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan bahwa tingkat pengelolaan sampah di Indonesia saat ini baru mencapai 10 persen berdasarkan verifikasi di 10 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah.

Padahal, kata dia, target pengelolaan sampah nasional dari Presiden Prabowo Subianto yakni, 100 persen pada 2029.

"Situs informasi pengelolaan sampah nasional tadi menyebutkan angka kita, capaian pengelolaan sampah kita, di angka 39 persen. Namun, berdasarkan verifikasi yang kita lakukan di 10 TPA di Tanah Air ini, ternyata capaian sampai kita baru sampai 9-10 persen," kata Hanif dalam Rakornas Pengelolaan Sampah yang dihadiri kepala daerah se-Indonesia di Senayan JCC, Jakarta, Minggu (22/6/2025).

Dia menyampaikan capaian yang rendah ini dilihat dari berbagai aspek salah satunya, pemulihan/daur ulang material atau recovery facility di masing-masing TPA yang dikelola pemerintahan daerah. Lalu, fasilitas yang tak dioptimalisasikan dengan baik.

"Angka ini cukup sangat berat Bapak-Ibu sekalian. Angka 100 persen ini angka yang tidak kemudian bisa kita candakan saja, angka yang tidak bisa kita diksikan saja, angka yang tidak bisa kita selorohkan saja. Angka ini adalah angka mandataris dari rakyat Republik Indonesia kepada Bapak Presiden," ujarnya.

Hanif pun meminta para kepala daerah untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan semua pihak untuk mencapai target pengelolaan sampah 100 persen pada tahun 2029. Dia juga meminta kepala daerah melakukan pengawasan dan pembinaan reformasi pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

"Ayo kita duduk bersama-sama sehingga proyek pengelolaan sampah ini, tidak menjadi beban hanya semata-mata di kabupaten/kota, tapi kita pikirkan langkah-langkah potensinya dengan stakeholder di tempat kita," tutur Hanif.