Komisi I DPR Mengaku Sudah Dapat Laporan dari KSAD soal Rencana Rekrut 24 Ribu Tamtama Baru

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, angkat bicara soal rencana TNI Angkatan Darat (AD) akan merekrut 24 ribu prajurit baru untuk pembentukan batalion teritorial pembangunan. Utut mengaku Komisi I juga sudah menerima laporan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) terkait rencana penambahan 5 kodam.

"Mengenai 24 ribu tamtama yang akan direkrut, memang ada kebutuhan menurut Kepala Staf Angkatan Darat sudah dipaparkan, dipresentasikan bukan dipaparkan, di Komisi I akan adanya penambahan 5 Kodam," kata Utut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/6/2025).

Menurut Utut, saat ini TNI AD masih menyusun sebaran titik kodam. Oleh karena itu, Komisi I DPR belum mengetahui jumlah pasti Kodam dan perekrutan tamtama.

"Mereka juga sedang menggodok di titik mana saja, tentu sesuai kebutuhan dan juga untuk menjawab tantangan masa depan. Yang disampaikan oleh Jenderal Maruli Simanjuntak yang jumlah tamtamanya ini kita belum tahu. Jadi kalau ada angka 24 ribu biar nanti dijelaskan mau di deploy (penempatan) di mana," kata Utut.

Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin angkat bicara soal rencana TNI Angkatan Darat (AD) merekrut 24 ribu tamtama untuk membentuk batalyon teritorial pembangunan. Ia menegaskan pentingnya pemahaman peran TNI dalam sistem pertahanan rakyat semesta serta ketahanan pangan nasional.

TB Hasanuddin mengingatkan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) TNI yakni untuk bertempur. "Sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, prajurit TNI sebaiknya lebih fokus pada kesiapan tempur dengan melakukan latihan secara intensif," kata TB Hasanuddin dalam keterangannya, dikutip Senin (16/6/2025).

TB Hasanuddin mengingatkan Indonesia menganut sistem pertahanan rakyat semesta di mana seluruh potensi negara dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan negara.

Doktrin utama yang diterapkan adalah perang berlarut, dimulai dengan perang konvensional dan jika diperlukan berlanjut dengan perang gerilya hingga kemenangan tercapai.

Dalam konteks perang berlarut, TB Hasanuddin menjelaskan bahwa sangat penting untuk menyiapkan wilayah-wilayah logistik, termasuk penyediaan bahan makanan di desa-desa, kampung, dan kota, agar perlawanan dapat berlangsung selama mungkin.

"Dalam keadaan perang, prajurit TNI dapat turun langsung menjadi petani di lapangan dalam membangun depot-depot logistik," kata TB Hasanuddin.

Namun dalam keadaan damai, TB Hasanuddin menekankan tugas membangun ketahanan pangan sebaiknya diserahkan kepada kementerian yang profesional, yaitu Kementerian Pertanian.

"Sementara dalam keadaan damai, membangun depot-depot logistik atau ketahanan pangan sebaiknya tidak ditangani langsung oleh prajurit TNI aktif, melainkan diserahkan kepada kementerian terkait yang sudah terstruktur, yakni Kementerian Pertanian," pungkas TB Hasanuddin.