KPK Selidiki Besaran Tarif Tidak Resmi yang Diminta Tersangka di Kasus RPTKA

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki besaran tarif tidak resmi dalam proses pengurusan izin kerja tenaga kerja asing (TKA), yang berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pengusutan ini dilakukan terhadap tiga orang agen pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) yang telah diperiksa sebagai saksi pada Kamis (12/6/2025).

“Ketiganya diperiksa terkait besaran tarif tidak resmi yang diminta oleh para tersangka agar proses pengurusan RPTKA dipercepat, serta apa yang akan dilakukan oleh para tersangka jika uang tarif tidak resmi tersebut tidak diberikan oleh para agen TKA,” ujar Budi, dikutip dari Antara, Jumat (13/6/2025).

Tiga saksi tersebut adalah Erwin Yostinus selaku pekerja lepas jasa pengurusan RPTKA, Ety Nurhayati yang merupakan staf operasional di PT Indomonang Jadi, serta Purwanto dari PT Dienka Utama.

Sebelumnya, pada 5 Juni 2025, KPK telah mengungkap delapan orang tersangka dalam kasus dugaan pemerasan ini.

Mereka adalah aparatur sipil negara (ASN) di Kemenaker, yaitu Suhartono, Haryanto, Wisnu Pramono, Devi Anggraeni, Gatot Widiartono, Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, dan Alfa Eshad.

Menurut KPK, para tersangka disebut telah mengumpulkan sekitar Rp53,7 miliar dari praktik pemerasan dalam rentang waktu 2019 hingga 2024.

RPTKA sendiri merupakan salah satu syarat utama yang wajib dipenuhi oleh TKA untuk dapat bekerja di Indonesia. Tanpa RPTKA, izin kerja dan izin tinggal tidak dapat diterbitkan, sehingga TKA berisiko terkena denda Rp1 juta per hari.

Kondisi ini membuat pemohon terpaksa memberikan uang kepada para tersangka.