KPK dan Kejagung Diminta Periksa Dugaan Permainan Anggaran Pembangunan Command Center Bawaslu

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah kelompok mengatasnamakan "Gerakan Bebaskan Bawaslu Dari Masalah Korupsi" menggelar unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Unjuk rasa ini terkait dugaan permainan anggaran command center bawaslu RI tahun 2024 yang merupakan hasil dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) diduga merugikan negara sekitar Rp11 Miliar.

"Dengan hormat dan kesadaran penuh sebagai warga negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta kedaulatan masyarakat. Terkait laporan bahwa anggaran command center Bawaslu RI tahun 2024 sebanyak Rp 339 miliar yang merupakan hasil dari temuan dan kerugian negara dari BPK RI sebesar Rp11 M yang terindikasi ada permainan antara tim BPK dan KPA dan PPK bawaslu RI," ujar Iqbal Fidia dalam orasinnya, yang disampaikan melalui keterangan tertulis, Kamis (12/6/2025).

Menurut dia, command center yang sekarang bertempat di lantai 5 gedung utama Bawaslu, diduga tidak sesuai dan pemanfaatan penggunaannya tidak dalam tahapan Pemilu yang sudah lewat dengan jumlah nominal pengadaan yang sangat pantastis sekitar Rp 339 miliar.

Iqbal juga menegaskan, anggaran sebesar Rp715 miliar yang sangat besar, diduga pemanfaatannya tidak sesuai, dan pemakaian anggaran untuk renovasi kantor gedung A dan B sebesar Rp 659 miliar. Serta hasil temuan BPK RI sebesar Rp1,14 miliar yang juga diduga tidak sepadan dengan hasil renovasi gedung tersebut.

"Patut diduga adanya indikasi permainan antara tim BPK RI bersama KPA dan PPK bawaslu RI. Karena ditemukan hanya digunakan untuk melakukan perenovasian kantor, tidak ada pembangunan kantor," terang dia.

Untuk itu, menurut Iqbal, pihaknya mendesak aparat penegak hukum (APH), baik KPK dan Kejagung untuk segera mengusut anggaran comand center Bawaslu RI tahun 2024 atas temuan BPK RI tersebut.

"Meminta KPK dan Kejagung untuk segera memeriksa comand Center Bawaslu RI yg ada sekarang bertempat di bawaslu RI di lantai 5 gedung utama tidak sesuai dengan jumlah nominal pengadaan sebesar Rp 339 miliar," ucap dia.

Iqbal juga mendesak APH untuk manggil dan memeriksa seluruh pihak yang diduga terlibat dalam kasus Command Center ini.

"Mendesak KPK RI untuk segera membentuk tim guna mengaudit anggaran renovasi sebesar Rp715 M lebih dengan pemakaian anggaran untuk renovasi kantor gedung A dan B sebesar Rp659 M dan temuan BPK RI sebesar Rp1,14 M (indikasi ada permainan antara tim BPK RI dengan KPA dan PPK Bawaslu RI) karena hanya renovasi kantor tidak ada pembangunan baru," tandasnya.