Angka Prevalensi Stunting di Banyuwangi Konsisten Turun Berkat Penanganan yang Komprehensif

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus menjalankan berbagai program komprehensif dari hulu ke hilir untuk mencegah dan menangani stunting.

Berkat berbagai program yang dijalankan secara kolektif mulai dari Pemkab hingga puskesmas angka stunting di Banyuwangi hingga saat ini tersisa 2% saja. 

Pasalnya, berdasarkan data hasil bulan timbang atau EPPBGM (Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) terus menunjukkan tren penurunan kasus. 

Tahun 2021 tercatat 8,64% (4730 kasus), tahun 2022 tercatat 3,95 % (2704 kasus), tahun 2023 tercatat 3,53% (2555 kasus), dan tahun 2024 tercatat 2,44% (2269 kasus).

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan, stunting merupakan salah satu yang menjadi fokus utama untuk diselesaikan dalam pembangunan kesehatan di Banyuwangi. 

“Hal ini sesuai dengan komitmen pemkab agar tidak ada bayi baru yang lahir stunting, jangan ada pula bayi dan balita stunting yang tidak tertangani,” katanya.

Ipuk jug menjelaskan penanganan dilakukan di berbagai sektor, bukan hanya dari sisi kesehatan saja, melainkan juga faktor penyebab lainnya seperti lingkungan, pola asuh, hingga kesehatan. 

“Di sisi kesehatan, kami lakukan perbaikan gizi pada remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu melahirkan, hingga pendampingan kesehatan dan gizi pada balita,” urainya.

Ipuk mengungkapkan, banyak program yang digulirkan untuk penanganan stunting di Banyuwangi. 

"Di antaranya, Banyuwangi Tanggap Stunting, pemkab memberikan intervensi nutrisi bagi ibu hamil resiko tinggi dan baduta dari keluarga miskin dengan melibatkan pedagang sayur keliling (mlijoan)," ungkapnya.

“Pedagang sayur kita edukasi tentang bumil risti dan balita stunting, sehingga saat keliling menjajakan sayur dan menjumpai warga yang suspek, mereka bisa menginformasikan kepada kader posyandu maupun puskesmas setempat,” jelas Ipuk.

Ipuk juga menyebut, pemkab melaksanakan program charity Hari Belanja yang dilaksanakan setiap bulan pada tanggal cantik (1/1), (2/2), dan seterusnya yang hasilnya disalurkan kepada warga pra sejahtera, termasuk keluarga yang memiliki balita stunting dan bumil risti.

"Dari sisi preventif, pemkab bekerja sama dengan Pengadilan Agama dalam upaya pencegahan perkawinan anak," sebutnya.

"Di setiap sekolah SMP dan SMA, juga dibentuk Duta Pencegahan Perkawinan Anak yang telah dibekali berbagai pengetahuan tentang resiko perkawinan anak agar memberikan edukasi kepada teman-temannya," jelas Ipuk.

(*)