Imigrasi Bekasi Amankan 27 WNA Pelanggar Ketentuan Keimigrasian

Liputan6.com, Jakarta Kantor Imigrasi Bekasi berhasil mengamankan sebanyak 27 Warga Negara Asing (WNA) yang terjaring dalam Pengawasan Orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Bekasi yang digelar pada tanggal 10-15 Mei 2025.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 15 WNA terindikasi menggunakan penjamin/sponsor fiktif, 10 WNA memberikan keterangan tidak benar, dan 2 orang WNA terbukti melanggar ketentuan pada pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

“Tim dari Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Bekasi melakukan koordinasi awal dengan pihak-pihak terkait, kemudian membagi regu untuk menyambangi lokasi para WNA yang berada di beberapa apartemen dan area industri di wilayah Kota Bekasi yang menjadi target operasi Pengawasan dimulai pada hari Minggu, tanggal 10-15 Mei 2025, Pengawasan Orang Asing yang menyasar pada area atau Wilayah Kerja Kanim Bekasi yang dilaksanakan kurang lebih 5 hari berhasil menjaring 27 WNA dengan Tingkat pelanggaran yang variatif dan diduga bermasalah secara keimigrasian dan saat ini sedang kami lakukan pendalaman di ruang detensi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi," kata Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan di Kanwil Ditjenim Jawa Barat, Iman Teguh Adianto.

WNA yang diamankan dalam operasi ini paling banyak berasal dari Nigeria (8 orang), Kamerun (2 orang), Pakistan (10 orang), Cina (3 orang), Syria (3 orang), dan Algeria (1 orang). Para WNA tersebut diduga telah melanggar ketentuan perundang-undangan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, antara lain Pasal 75 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

WNA yang terjaring operasi tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen perjalan dan melebihi masa izin tinggal. Selain itu, sebagian dari mereka yang menggunakan visa investor tidak terbukti memiliki investasi atau nilah saham yang semestinya dan sebagian lainnya tidak terbukti memiliki sponsor di Indonesia.

“Rincian pelanggaran yang ditemukan, antara lain, tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan. Kemudian pelanggaran selanjutnya yaitu sponsor fiktif, overstay, dan investor fiktif," Ujar Iman.

Oleh sebab itu, para WNA tersebut diduga melanggar ketentuan Pasal 78 dan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pasal-pasal dimaksud mengatur tentang overstay dan penyampaian data palsu atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh visa atau izin tinggal.

Ancaman hukuman atas pelanggaran ini adalah pidana paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp500 juta, serta pengenaan tindakan administrasi keimigrasian berupa pendeportasian dan pencantuman dalam daftar penangkalan

Ditjen Imigrasi berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap keberadaan dan aktivitas WNA di Indonesia. Kontribusi dari masyarakat juga dibutuhkan dalam upaya tersebut.

"Diharapkan agar masyarakat proaktif selalu melaporkan apabila adanya pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh WNA,” tutur Iman.