Usulan Dana Bantuan Parpol Naik, Ini Kata Golkar

Liputan6.com, Jakarta - Rencana penambahan anggaran partai politik atau parpol dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menuai sorotan berbagai pihak. Penambahan tersebut diharapkan bisa menurunkan potensi korupsi.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan sepakat bila pemerintah patut memberi perhatian pada parpol.

"Saya setuju bahwa parpol harus mendapat perhatian negara. Karena kita memilih sistem demokrasi, kalau kita ingin kematangan demokrasi kita tentu harus komitmen menjaga perkembangan parpol," kata Doli saat dikonfirmasi, Jumat (23/5/2025).

Terkait potensi berkurangnya korupsi, Doli menilai memang kenaikan bantuan tidak otomatis menurunkan kasus korupsi, namun dengan adanya bantuan dana makan parpol dipaksa belajar mengelola keuangan secara transparan.

"Apakah otomatis mengurangi korupsi? Nah belum tentu, karena korupsi tergantung mental dan integritas orangnya,” kata dia.

"Tapi, setidaknya parpol mulai belajar mengola uang negara secara akuntabel dan transparan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah menyatakan sepakat bila penambahan anggaran partai politik atau parpol dari APBN diharapkan bisa menurunkan potensi korupsi.

"Betul, setuju, memang harus begitu kan harus untuk apa sih dana Banpol ditambah kalau dari sisi behavior tidak berubah? kan ada yang mau disasar, ada target, oleh karenanya memang menjadi tantangan tersendiri bagi setiap parpol untuk segera berbenah," kata Said pada wartawan, Kamis (22/5/2025).

Sementara itu, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai untuk menekan potensi korupsi harus dilakukan beberapa cara, namun ia menilai menaikkan bantuan dana politik bukan satu-satunya cara.

"Tentu saja semua ikhtiar harus dilakukan. Apa itu semua ikhtiar? Penyalahgunaan harus dihukum, tetapi sumber yang menjadi penyebab penyalahgunaan itu juga harus dicari penyebab, harus dicari solusinya. Sehingga maksud saya adalah, itu bukan satu-satunya cara untuk menekan dari potensi korupsi yang terjadi dalam tubuh kader-kader partai," kata Muzani.

Sementara itu, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo menyatakan pihaknya saat ini sedang melakukan kajian potensi korupsi pada pembiayaan partai politik.

Dia mengaku, saat ini KPK membutuhkan banyak berdiskusi dengan banyak pihak terkait kajian tersebut, khususnya partai politik.

"Saat ini KPK masih dalam tahap melakukan diskusi dengan para partai politik peserta pemilu untuk mendapatkan informasi dan keterangan tentunya terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, hambatan, dan juga tantangannya, tentu dalam konteks upaya pencegahan korupsi," kata Budi seperti dikutip Senin (19/5/2025).

Dia menambahkan, saat ini KPK berharap setiap parpol bisa memberikan informasinya secara lengkap sehingga diagnosa atau kajian yang dilakukan oleh KPK juga dapat menangkap permasalahan secara utuh.

"Sehingga temuan dan juga rekomendasi KPK juga bisa lebih terukur yang nantinya tentu untuk ditindaklanjuti dalam upaya perbaikan pada sistem politik dalam konteks pencegahan korupsi," harap Budi.

Budi pun merinci, lingkup diskusi yang sedang dilakukan KPK saat ini yaitu penyebab utama tingginya beban partai politik untuk biaya kontestasi. 

Kemudian, strategi apa yang dapat dilakukan partai untuk menekan biaya politik untuk mencegah pemenuhan biaya politik tinggi dengan cara ilegal. 

"Selanjutnya, KPK juga berupaya mendiskusikan bagaimana mencegah pejabat publik terpilih melakukan upaya pengembalian modal politik dengan cara ilegal, dan tentu diskusi juga dilakukan terkait dengan mitigasi adanya benturan kepentingan pejabat terpilih terhadap donatur sebagai upaya balas budi dalam pembiayaan politik," tandas dia.