Konferensi PUIC ke-19 Digelar di Jakarta, Indonesia Siap Jadi Jembatan Perdamaian

Liputan6.com, Jakarta - Konferensi ke-19 Persatuan Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC) resmi dibuka pada Rabu (14/5/2025) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Forum internasional ini mengangkat tema “Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience” dan dihadiri sekitar 450 anggota parlemen dari negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Presiden  Prabowo Subianto, dijadwalkan hadir dalam pembukaan konferensi, didampingi oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Kehadiran Presiden Prabowo dinilai sebagai wujud komitmen Indonesia dalam mendukung penguatan kerja sama antarnegara Islam.

“Message-nya sama, Indonesia siap untuk jadi negara yang menjadi jembatan bagi semuanya, menuju kemakmuran yang sama, perdamaian bersama,” ujar Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera.

Menurut Mardani, Indonesia siap mengambil peran aktif dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan kelembagaan yang kuat di tingkat global, khususnya di kalangan negara-negara Islam.

Salah satu isu utama yang turut diangkat dalam konferensi PUIC tahun ini adalah pentingnya peran perempuan dan generasi muda dalam membangun perdamaian yang berkelanjutan.

Dalam sesi 12th Conference of Muslim Women Parliamentarians, anggota BKSAP DPR RI, Ruby Chairani Syiffadia, menyoroti urgensi investasi terhadap generasi muda sebagai elemen kunci dalam resolusi konflik dan pembangunan damai.

“Jika kita berbicara tentang peacebuilding dan sustainable solution untuk conflict resolution, yang paling penting sebenarnya adalah investasi terhadap anak-anak muda kita,” kata Ruby.

Ruby juga menambahkan bahwa Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki tanggung jawab moral dalam memimpin pemberdayaan perempuan baik di tingkat regional maupun global.

Konferensi PUIC ke-19 menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk memperkuat peran sebagai pusat dialog dan kerja sama antarnegara Islam, serta menegaskan komitmennya terhadap tata kelola pemerintahan yang inklusif, perdamaian, dan pembangunan berkelanjutan.