DPR Bakal Dalami Kejadian Pemusnahan Amunisi ke Panglima TNI

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, mendesak pihak TNI untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional prosedur (SOP) yang digunakan dalam kegiatan pemusnahan amunisi.

Diketahui, belasan orang dilaporkan meninggal dunia dalam sebuah ledakan dahsyat yang terjadi saat kegiatan pemusnahan amunisi tidak layak pakai di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin pagi (12/5).

"Saya sangat berduka dan prihatin atas musibah ini. Kegiatan pemusnahan amunisi tentu mengandung risiko tinggi, dan oleh karena itu, harus dilakukan dengan protokol keamanan yang sangat ketat. Tragedi ini menunjukkan adanya kemungkinan kelalaian atau kekurangan dalam SOP yang digunakan," ujar Nurul kepada wartawan, Selasa (13/5).

Nurul menambahkan, sebagai mitra kerja TNI, Komisi I DPR RI akan meminta laporan resmi dari Mabes TNI, khususnya dari TNI Angkatan Darat, mengenai kronologi dan tanggung jawab atas insiden tersebut. Dia menekankan pentingnya audit menyeluruh terhadap prosedur disposal amunisi, terutama yang melibatkan personel sipil.

"Kegiatan seperti ini tidak boleh dianggap rutinitas biasa. Harus dipastikan bahwa seluruh personel yang terlibat memiliki keahlian, alat pelindung diri yang memadai, serta bahwa lingkungan sekitar benar-benar steril dari risiko," tuturnya.

Politisi Golkar ini mengungkapkan, nantinya komisi I dalam kesempatan rapat kerja dengan Panglima TNI, pihaknya akan mendalam peristiwa ini.

"Dalam kesempatan raker pastinya kami akan mendalami peristiwa ini," ucapnya.

"Kita tidak ingin tragedi ini berulang. Komisi I akan terus mengawal proses investigasi dan mendesak adanya pengetatan keamanan dalam penanganan bahan peledak di lingkungan militer," pungkasnya.

Sementara Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menyebut, kejadian ini harus menjadi pembelajaran serius meski dalam pelaksanaannya sebenarnya sudah mengikuti prosedur standar.

Menurutnya, dari sisi lokasi, tempat peledakan yang berada di wilayah pantai sebenarnya sudah aman dan sesuai ketentuan. Namun, ia menekankan bahwa masyarakat tidak seharusnya bisa mengakses area tersebut.

Ke depannya, TB Hasanuddin mendorong pembatasan wilayah harus dilakukan dengan pengawasan lebih ketat untuk mencegah warga sipil berada di area berbahaya.

Hasanuddin menjelaskan, bahwa amunisi yang diledakkan adalah amunisi kadaluarsa, yang secara teknis sudah tidak stabil.

"Amunisi kadaluarsa itu tidak semuanya akan meledak serentak ketika diledakkan. Ada yang meledak langsung, tapi ada juga yang meledak belakangan karena sifatnya yang tidak lagi normal," jelasnya.

Peledakan pertama sebenarnya dirancang untuk menghancurkan seluruh amunisi, dan petugas meyakini bahwa semua telah hancur. Namun, karena sifat amunisi kadaluarsa yang tidak sepenuhnya bisa diprediksi, terjadi ledakan susulan yang menyebabkan korban jiwa.

"Ini akibat dari kesalahan prediksi petugas Dikiranya satu ledakan cukup, ternyata ada amunisi yang meledak belakangan dan menimbulkan korban," tambahnya.

TB Hasanuddin menegaskan pentingnya menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga untuk menyempurnakan prosedur peledakan amunisi, terutama yang bersifat kadaluarsa, agar kejadian serupa tidak terulang.

Menurutnya, komisi I nantinya juga akan menanyakan hal ini ke TNI dalam kesempatan rapat kerja atau rapat dengar pendapat.

"Nanti saja pada saat RDP," pungkasnya.

Sumber: Muhammad Genantan Saputra/Merdeka.com