Jakarta Kerahkan Satpol PP untuk Atasi Premanisme

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal mengerahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk memberantas persoalan premanisme. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan, hal ini juga sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan untuk menanggulangi presmanisme.

"Pak Presiden sudah instruksikan, Kapolri juga sudah instruksikan. Harus melakukan pembenahan terhadap isu premanisme," kata Rano Karno di Jakarta Selatan, Minggu (11/5/2025), seperti dilansir dari Antara.

Polda Metro Jaya sedang melaksanakan operasi terpadu untuk memastikan tidak ada tempat bagi premanisme yang meresahkan masyarakat di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.

"Operasi ini merupakan langkah strategis yang mencakup tiga pendekatan utama, yakni preemtif, preventif hingga penegakan hukum (represif) terhadap para pelaku premanisme," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi.

Ade Ary menjelaskan bahwa operasi ini bukan hanya berbasis pada penindakan, melainkan diawali dengan edukasi kepada masyarakat dan pengawasan intensif di lokasi-lokasi rawan.

Operasi ini menyasar berbagai lokasi yang berpotensi menjadi tempat praktik premanisme, seperti pasar, terminal, pelabuhan, stasiun, kawasan parkir liar dan wilayah pemukiman yang sering dikeluhkan masyarakat.

Jika masih ditemukan pelanggaran akibat aksi para preman, maka akan dilakukan penegakan hukum secara tegas.

Ia menyatakan bahwa Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Karyoto pun telah memberi arahan langsung kepada seluruh Kapolres dan jajaran agar menjadikan pemberantasan premanisme sebagai salah satu prioritas utama perlindungan masyarakat.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan sudah ada ribuan kasus premanisme yang ditindak oleh Polri sejak operasi anti premanisme. Diketahui Polri telah menggelar operasi besar-besaran bersama TNI untuk memberantas premanisme sejak 1 Mei 2025.

"Yang jelas Polri menindak tegas setiap tindakan premanisme. Kita sudah membentuk operasi, namanya operasi pekat kewilayahan dalam kurun waktu mulai dari tanggal 1 kemarin sudah ribuan kasus yang tangani," ujar Sigit, Jumat (9/5/2025).

Operasi ini sebagai tindak lanjut setelah Presiden Prabowo Subianto memberi atensi terkait maraknya tindak pidana premanisme yang terjadi belakangan.

Sigit menyampaikan, beberapa kasus premanisme yang ditanganinya itu ada yang menonjol dan viral di media sosial. Dia menghimbau kepada masyarakat maupun para pelaku usaha yang menjadi korban premanisme agar segera melapor ke kantor kepolisian sekitar.

"Yang jelas kita membuka semua layanan pengaduan dan kita pasti tindak tegas," katanya.

"Terkait dengan investasi, tidak usah ragu. Masuk saja, urusan keamanan, kami yang tanganin," Sigit menegaskan.

Dalam operasi anti premanisme ini, Polri juga akan menjalin sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan terkait. Koordinasi lintas sektor dinilai krusial untuk menjamin keberhasilan operasi dan menciptakan stabilitas jangka panjang.

Langkah ini tertuang dalam Surat Telegram Nomor: STR/1081/IV/OPS.1.3./2025, yang ditujukan kepada seluruh jajaran Polda dan Polres di Indonesia.