Komisi X Ingatkan Pemerintah: Penulisan Ulang Sejarah Harus Transparan

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Lalu Hadrian Irfani angkat bicara soal rencana penulisan ulang sejarah oleh Pemerintah.Hadrian mengingat, penulisan ulang harus objektif dan lewat pendekatan kritis agar tidak hany menjadi alat kekuasaan.

"Ini penting, agar sejarah tidak menjadi alat pembenaran kekuasaan semata, melainkan menjadi cermin reflektif yang membimbing bangsa ke arah yang lebih baik dan dewasa secara politik dan budaya," ujar Hadrian pada wartawan, Jumat (9/5/2025).  

Menurut Hadrian, proses penulisan ulang sejarah harus melibatkan sejarawan yang kredibel secara akademik. "Tentu dengan melibatkan sejarawan secara akademik dan terbuka, penulisan ulang ini bisa memperbaiki distorsi sejarah dan memberikan ruang bagi suara-suara yang selama ini terpinggirkan," kata Hadrian.

Politikus PKB itu juga mengingatkan, penulisan sejarah juga harus menyertai atau mengakui peran atau kontribusi minoritas dalam kebangsaan. 

"Bisa saja selama ini, sejarah nasional banyak ditulis dari sudut pandang penguasa atau ideologi tertentu, sehingga seringkali mengabaikan kontribusi kelompok minoritas, daerah terpencil, atau tokoh yang tidak sejalan dengan pemerintah," kata dia

Hadrian menegaskan, harus ada transparansi dalam proses penulisan ulang sejarah oleh pemerintah.

"Penyusunan sejarah harus dilakukan secara transparan, melibatkan para ahli yang kredibel, serta mempertimbangkan berbagai perspektif agar hasilnya objektif dan mencerminkan kebenaran sejarah secara utuh," pungkas dia.