Pembinaan Siswa Bermasalah di Barak Militer Menuai Polemik, Dampaknya untuk Anak?

Liputan6.com, Jakarta Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim sejumlah pelajar bermasalah ke barak militer menuai polemik. Salah satu yang disorot dampak ke anak-anak yang dititipkan ke sana.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai melihat ini bukanlah bentuk hukuman untuk anak-anak. Dia justru melihat ini membawa dampak pembentukan karakter, mental, dan tanggung jawab anak.

"Apa yang dilakukan Pemda Jabar tersebut bukan merupakan Corporal Punishment (hukuman) tetapi bagian dari pembentukan karakter, mental dan tanggung jawab anak. Maka tentu tidak menyalahi standard Hak Asasi Manusia," kata dia dalam keterangannya, Selasa (6/5/2025).

Menurut Pigai, hukuman merupakan bentuk penggunaan kekerasan fisik yang menimbulkan rasa sakit atau ketidaknyamanan pada anak. Bentuknya dapat berupa tindakan seperti memukul, menampar, atau menggunakan benda keras untuk melukai anak.

Meski demikian, dia tak menampik bisa saja berdampak negatif ke anak, khususnya bisa menganggu kesehatan fisik dan mental.

"Ini kontroversial karena dampaknya yang negatif terhadap kesehatan fisik dan mental anak," wanti Pigai.

Namun Pigai percaya, tindakan dilakukan Gubernur Jawa Barat bukanlah demikian.

"Sepanjang pendidikan menyangkut pembinaan mental, karakter dan nilai-nilai kedisiplinan. Maka hal tersebut sesuai dengan prinsip dan standar HAM," jelasnya.

Sementara, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebutkan pembinaan karakter terhadap pelajar di Markas TNI Resimen Armed 1/Sthira Yudha/1 Kostrad Kabupaten Purwakarta berdampak positif terhadap peningkatan kedisiplinan pelajar.

"Program ini (pembinaan karakter pelajar di markas TNI) memberikan dampak positif terhadap peningkatan kedisiplinan pelajar," kata Dedi saat meninjau pelaksanaan program tersebut di Purwakarta, Sabtu 3 Mei 2025, dikutip dari Antara.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengeklaim banyak orangtua yang menitipkan anak-anak mereka untuk ikut program pendidikan karakter ala militer yang digagasnya.

Menurut Dedi, hal itu merupakan respons positif. Sebab, dia menilai banyak orangtua yang kini sudah kewalahan dalam menghadapi anak-anaknya yang 'sulit diatur'.

"Itu tandanya kegiatan ini mendapatkan respons positif. Artinya bahwa hari ini orangtua udah kewalahan menghadapi anak," kata Dedi, dikutip Senin (5/5/2025).

Diketahui, program pendidikan karakter itu telah dimulai pada 2 Mei 2025 di Kabupaten Purwakarta, di mana 39 siswa telah mengikuti pendidikan karakter di Barak Resimen 1 Sthira Yudha.

Dedi menjelaskan, pendidikan karakter ini diperuntukan untuk anak-anak berperilaku nakal dan orangtuanya tak lagi sanggup untuk mendidik. Adapun untuk anak yang melakukan aksi kriminal, Dedi mengatakan bahwa anak terkait akan dibina melalui peradilan anak.

"Kan memang teorinya begini, anak yang mengalami kenakalan kalau itu kriminal maka lewat peradilan anak, kemudian nanti lewat pembinaan, misalnya lembaga tempat penitipan anak untuk dilakukan pembinaan, itu kan yang berproses kriminal berdasarkan peradilan," ucapnya.

Sementara program pendidikan karakter, klaim Dedi, bertujuan untuk membantu orangtua yang tak lagi sanggup dalam mendidik anaknya.

"Tetapi kan banyak yang tidak berproses kriminal, tapi nakalnya gak pernah berhenti. Akhirnya mereka harus balik ke orangtuanya, pertanyaannya adalah ketika orangtuanya sudah tidak punya kesanggupan, gak sanggup menghadapi anaknya bolos terus, gak sanggup anaknya main game terus, motor-motoran terus, minum ciu. Kan kayak minum ciu, eksimer gak bisa dipidana," katanya.

Oleh karena itu, Dedi bersama para kepala daerah di Jawa Barat dan bekerja sama dengan TNI bermaksud untuk turun tangan dalam mendidik anak-anak tersebut.

"Ini kan harus ada orang yang menangani, saya termasuk dan pak bupati Purwakarta, dan bupati dan wali kota lainnya seluruh Jawa Barat sanggup menangani dengan bekerja sama dengan TNI," tandasnya.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro mengatakan, program pembinaan bagi siswa nakal di barak militer yang digagas Gubernur Dedi Mulyadi harus dikaji ulang.

"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan civic education (pendidikan kewarganegaraan). Mungkin perlu ditinjau kembali rencana itu, maksudnya apa," ujar Atnike, Jumat, 2 Mei 2025.

Menurut Atnike, mengajak siswa untuk mengunjungi instansi atau lembaga tertentu dalam rangka mengajarkan cara kerja, tugas, dan fungsi instansi maupun lembaga tersebut sejatinya tidak menjadi masalah.

Namun, apabila siswa diminta mengikuti pendidikan tertentu, termasuk yang berhubungan dengan kemiliteran, kebijakan itu menjadi tidak tepat dan keliru. Apalagi, menurut Atnike, pendidikan itu dilakukan sebagai sebuah bentuk hukuman karena siswa dicap sebagai anak nakal.

"Oh, iya dong (keliru). Itu proses di luar hukum kalau tidak berdasarkan hukum pidana bagi anak di bawah umur," kata Atnike.