E-Voting Pilkades Berjalan Lancar, Kemendagri Kaji Penerapannya ke Tingkat Nasional

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto bersuara terkait kekosongan kepala desa di banyak wilayah.

Menurut dia, saat ini tengah diberlakukan moratorium pemilihan kepala desa karena bertepatan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak dan pemilihan umum (pemilu).

"Kemendagri kini tengah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga untuk menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang mengatur teknis pemilihan kepala desa," kata Bima dalam keterangan diterima, Selasa (6/5/2025).

Bima menjelaskan, RPP disusun sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

"Pelaksanaan e-voting sejauh ini berjalan lancar tanpa kendala berarti. Dengan demikian, metode ini kemungkinan akan dikaji lebih lanjut untuk diterapkan secara nasional," ungkap Eks Wali Kota Bogor ini.

“Begitu landasan aturannya sudah jelas, PP panduannya sudah ada, kita akan dorong pilkades ini secara digital,” imbuhnya.

Bima meyakini, kesuksesan e-voting di tingkat desa dapat menjadi dasar untuk melangkah lebih jauh menuju digitalisasi pemilu mulai dari pemilihan kepala daerah (Pilkada), pemilihan legislatif (Pileg), hingga pemilihan presiden (Pilpres).

Diketahui, sejak tahun 2013 hingga 2023, pemilihan kepala desa secara digital (e-voting) telah diterapkan di 1.910 desa yang tersebar di 16 provinsi.