Barak Militer untuk Siswa Nakal, Solusi atau Masalah Baru?

Liputan6.com, Jakarta Satu per satu, puluhan siswa SMP turun dari bus dan truk TNI. Mereka tiba di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Armed 9, Purwakarta, Kamis, 1 Mei 2025. Berkemeja putih, celana hitam dan topi biru, membawa tas ransel.

Ada juga yang menenteng koper dan kantong belanja. Kedatangan mereka disambut puluhan prajurit berseragam loreng.

Setelah menurunkan semua barang bawaan, anak-anak remaja itu disuruh baris berbaris di halaman markas. Tak ada waktu santai. Mereka bertepuk tangan mengikuti instruksi prajurit TNI.

Sampai di satu momen, anak-anak itu diberikan kesempatan berpamitan dengan orangtuanya yang memang turut mengantar ke markas TNI yang berada di Jalan Raya Sadang-Subang.

Babak baru perjalanan hidup mereka pun dimulai. Sebanyak 39 anak yang dianggap orangtuanya nakal dan sulit diatur itu dititipkan ke barak TNI untuk ditempa kedisiplinan ala militer.

Mereka akan menjalani program Pendidikan Karakter, Disiplin dan Bela Negara Kekhususan yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

"Kriterianya adalah anak-anak yang sudah mengarah ke tindakan-tindakan kriminal. Dan orangtuanya tidak punya kesanggupan untuk mendidik. Artinya bahwa yang diserahkan itu adalah siswa yang orang-orangtuanya sudah tidak sanggup lagi, sudah tidak mampu lagi untuk mendidik. Jadi kalau orangtuanya tidak menyerahkan, kita tidak akan menerima," ujar Dedi Mulyadi usai menjadi Pembina upacara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Rindam III Siliwangi, Jalan Manado, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat, 2 Mei 2025.

Lalu, bagaimana dengan siswa yang gemulai, apakah akan dibina di barak militer?

"Ya kita satu-satu dulu deh. Memang ada tuh komentar di media sosial, 'Pak Gubernur, Pak Gubernur, anak-anak yang gemulai suruh pendidikan militer biar tegap'. Ya bisa saja. Yang penting ini kita fokus dulu deh yang bikin resah. Karena kriminalnya sudah pembunuhan, bagaimana," kata Dedi.

Saat ini, kata Dedi, siswa yang mengikuti program pembinaan sebanyak 39 siswa SMP di Purwakarta dan 30 siswa SMP/SMA di Kota Bandung. Di Purwakarta sudah berjalan sejak Kamis, 1 Mei 2025. Sementara di Kota Bandung dimulai bertepatan dengan Hardiknas, Jumat, 2 Mei 2025.

"Mereka sangat hepi saya lihat. Bagaimana enggak hepi, mereka gizinya cukup, istirahatnya cukup, olahraganya cukup, sistem pembelajaran di sekolahnya cukup. Kan mereka juga belajar. Cuma gurunya aja ngajarnya di sana," ujar Dedi.

Untuk pembiayaan program pembinaan anak nakal, menurut Dedi, saat ini masih menggunakan dana operasional gubernur Jawa Barat dan bupati Purwakarta.

"Sementara ini saya support, bupati juga support dari biaya operasional mereka ya. Bupati Purwakarta dari biaya operasional, dia support. Tetapi nanti di perubahan anggaran mungkin dimasukin dalam sistem. Kan yang penting jalan dulu," jelasnya.

Baca juga Dedi Mulyadi Beberkan Kriteria Siswa Nakal yang Bakal Dimasukkan ke Barak Militer

Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi atau biasa disapa Kak Seto mengapresiasi program yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Menurut Kak Seto, program pembinaan disiplin dan karakter yang bekerja sama dengan TNI-Polri ini merupakan solusi bagi masa depan anak-anak bermasalah.

"Saya kira tepat untuk membangun karakter anak pendidikan dasar dan menengah sesuai karakter profil pelajar Pancasila yakni, akhlak mulia, gotong royong, kebhinekaan lobal, menghargai perbedaan, disiplin, kreativitas, juga kritis," ujar Kak Seto saat berbincang dengan Liputan6.com, Jumat, 2 Mei 2025.

Meski begitu, Kak Seto memberikan penekanan agar dalam pelaksanaan program ini harus tetap ramah anak dan tidak menggunakan kekerasan fisik yang justru akan berdampak negatif pada psikologi anak.

"Itu semua pendidikan yang bagus, tetapi tidak dengan cara-cara keras, dipukul. Tetap harus ramah anak. Ini tetap adalah anak, jadi mohon dengan tidak dengan cara-cara militer. Kedisiplinannya boleh diambil, tetap harus ramah anak atau layak anak," kata Kak Seto.

Kak Seto menyarankan agar program ini tidak berhenti sampai para siswa selesai menjalani kegiatan di barak. Potensi atau bakat para siswa yang selama ini terpendam dan akhirnya bisa terlihat saat mengikuti program, harus dapat disalurkan ke depannya.

"Harus ada kelanjutannya yaitu potensi setiap siswa harus ada penyalurannya. Yang mau teriak-teriak, kasih nyanyi, main band. Main lagu metal, teriak-teriak. Yang suka nendang-nendang, ya main bola. Yang suka berantem, tawuran, kasih sarana bela diri. Seperti zaman Pak Ali Sadikin, menyediakan gelanggang remaja. Itu salah satu untuk menangani anak-anak bandel, susah diatur. Harus ada sarana," ujar Kak Seto.

"Kami mengapresiasi terhadap langkah yang sudah dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Pak Dedi Mulyadi. Artinya, sejauh ini demi kebaikan untuk anak, masa depan anak, itu baik," ucap Kak Seto.

Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, menjelaskan pendidikan semimiliter untuk para pelajar diterapkan paling cepat selama enam bulan dan paling lama selama satu tahun. Harapannya, para siswa yang biasa berbuat tidak baik, bisa mengubah perilakunya menjadi lebih baik.

"Semoga dengan pendidikan militer ini, para siswa bisa mengubah kebiasaan buruk menjadi berperilaku baik. Menghormati orang tuanya, tidak melawan dan tidak nakal lagi," kata Saepul.

Dalam pelaksanaannya, kata Saepul, masing-masing siswa nakal akan dibawa ke markas TNI dengan ditemani orang tuanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Purwakarta, Purwanto, mengatakan pada tahap awal program pembinaan atau pendidikan semimiliter ini diikuti sekitar 30-40 pelajar. "Mereka dibina langsung oleh anggota TNI dari Resimen Armed," kata Saepul.

Purwanto menjelaskan kegiatan ini terlaksana atas kesepakatan antara Dinas Pendidikan Purwakarta, Kantor Cabang Dinas Wilayah IV Disdik Jawa Barat, Kementerian Agama, hingga Dewan Pendidikan.

Menurut Saepul, semua pihak sepakat dan sepaham kalau pendekatan militer diperlukan untuk menanamkan kembali nilai-nilai disiplin di kalangan pelajar. Termasuk menanamkan rasa tanggung jawab dan nasionalisme yang dinilai mulai luntur di kalangan generasi muda.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro mengatakan, program pembinaan bagi siswa nakal di barak militer yang digagas Gubernur Dedi Mulyadi harus dikaji ulang.

"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan civic education (pendidikan kewarganegaraan). Mungkin perlu ditinjau kembali rencana itu, maksudnya apa," ujar Atnike, Jumat, 2 Mei 2025.

Menurut Atnike, mengajak siswa untuk mengunjungi instansi atau lembaga tertentu dalam rangka mengajarkan cara kerja, tugas, dan fungsi instansi maupun lembaga tersebut sejatinya tidak menjadi masalah.

Namun, apabila siswa diminta mengikuti pendidikan tertentu, termasuk yang berhubungan dengan kemiliteran, kebijakan itu menjadi tidak tepat dan keliru. Apalagi, menurut Atnike, pendidikan itu dilakukan sebagai sebuah bentuk hukuman karena siswa dicap sebagai anak nakal.

"Oh, iya dong (keliru). Itu proses di luar hukum kalau tidak berdasarkan hukum pidana bagi anak di bawah umur," kata Atnike.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menilai, penanganan anak bermasalah dengan dimasukkan atau dididik dalam barak militer harus melibatkan pakar dan ahli di bidangnya.

"Jadi saran saja, disiapkan, dikonsepkan dengan hati-hati. Melibatkan juga tentunya para pakar, pemerhati keluarga, ahli ilmu keluarga, psikolog, dan tentu harus diajak bicara juga keluarganya," kata Bima Arya di Balai Kota Malang, Jawa Timur.

Meski memasukkan siswa nakal ke barak militer bertujuan untuk pendidikan, tetapi sebisa mungkin lebih dulu dilakukan pengkajian mendalam terhadap konsep pelaksanaannya.

"Catatannya adalah harus hati-hati, yang namanya mendidik itu bukan hanya sekadar melatih kedisiplinan, tetapi ada unsur psikologis dan kepribadian yang juga harus diperhatikan," ujar Bima.

Pola pendidikan harus lebih menekankan pada pendekatan kekeluargaan, membangun interaksi antara peserta, pemerintah daerah pemilik kebijakan, dan pihak yang bertugas menangani anak-anak tersebut.

"Betul-betul dimatangkan bagaimana konsepnya, unsur pendekatan yang sifatnya kekeluargaan. Selain melengkapi pembinaan disiplin itu tadi," kata Bima Arya.

Anggota Komisi II DPR RI, Giri Ramanda Kiemas, menilai program yang digagas Dedi Mulyadi berpotensi melanggar hak asasi manusia.

Giri menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek hak anak, hak asasi manusia, psikologi, dan kajian mendalam sebelum kebijakan tersebut dilaksanakan.

"Jika ada masalah perilaku pada remaja, sebaiknya dilakukan kajian lengkap tentang profil anak, termasuk aspek kejiwaan. Treatment kedisiplinan yang diterapkan belum tentu efektif dalam menangani perilaku menyimpang. Oleh karena itu dibutuhkan kajian psikologi yang mendalam untuk memahami setiap individu dengan lebih baik," kata Giri dalam keterangannya.

Politikus PDIP ini menuturkan, penjemputan paksa tanpa putusan hukum yang jelas bisa melanggar hak asasi anak, meskipun program pendidikan militer ini disebut tetap akan melalui persetujuan orang tua.

"Pendidikan karakter pelajar sebaiknya dibentuk dalam lingkungan sekolah dan lingkungan tempat tinggal mereka, bukan dengan cara memaksa mereka masuk ke barak militer tanpa dasar hukum yang kuat," jelas Giri.

Menurutnya, pemerintah daerah harus mempertimbangkan aspek perbedaan budaya, sistem aparat, dan lembaga yang ada di masing-masing negara.

"Kepala daerah harus kreatif, tapi inovasi yang diambil harus melalui kajian yang matang dan terukur. Bukan sekadar sensasi yang menciptakan kesan 'mem-bully' pelajar," kata Giri.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyatakan kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi itu adalah hal baru dan butuh pengkajian yang mendalam terlebih dulu.

"Hal yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat mungkin adalah hal-hal baru yang memang perlu dikaji terlebih dahulu secara matang," kata Dasco di Jakarta, Kamis, 1 Mei 2025.

Tak hanya itu, menurut Dasco, kebijakan itu juga tidak bisa diterapkan wilayah lain. Sebab, setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda.

Pengamat Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan menilai, program wajib militer bagi anak bermasalah berseberangan dengan konsep pedagogi yang mengedepankan kebutuhan dan karakter peserta didik.

"Dalam dunia pendidikan, kalau ada masalah itu tidak harus kemudian diserahkan kepada institusi lain dulu. Anak nakal itu kan tidak bisa diseragamkan, masalahnya kan bisa beda-beda. Dan TNI bukan obat segala masalah," ujar Cecep dilansir Antara.

Cecep melihat kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi mungkin bermaksud baik, agar anak-anak nakal di wilayahnya dapat dibina. Namun, menurut Cecep, lebih baik yang diusung bukan konsep wajib militer, melainkan pendidikan pendahuluan bela negara yang memang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

"Ini niatnya mungkin baik ya, harus kita hargailah Pak Dedi itu. Kalau saya konsepnya bukan pendidikan militer seperti wamil, tetapi pendidikan pendahuluan bela negara," kata Cecep.

Dalam beleid tersebut, lanjut Cecep, dijelaskan mengenai Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN), yang levelnya bukan pendidikan militer tapi pendahuluannya seperti Resimen Mahasiswa (Menwa) di kampus-kampus.

Jika memang betul maksud dari kebijakan Dedi Mulyadi merupakan PPBN, Cecep menegaskan sangat setuju bahkan mendukung jika program tersebut dilaksanakan.

Menurut Cecep, program PPBN akan lebih baik jika diberlakukan bagi seluruh siswa, dan bukan hanya bagi siswa bermasalah saja. Program itu pun harus benar-benar terencana secara matang.

"Nah terus dibuat kurikulumnya, dan sesekali mungkin di sekolah kegiatannya. Lalu sekali di kamp-kamp militer, sesekali di luar, gitu ya. Ada kurikulumnya. Tidak hanya TNI yang dilibatkan, misalnya, kaum pendidik, terus spiritualnya dari tokoh-tokoh agama, dilibatkan di situ psikolog, guru BP, pembina OSIS dan lain-lainnya dilibatkan, termasuk pemerintah," jelasnya.

Berbeda dengan Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan daerahnya punya mekanisme sendiri untuk menangani anak nakal. Ia menilai anak di bawah umur lebih baik dididik di sekolah dan orang tua masing-masing.

"Jawa Tengah, ya kalau anak di bawah umur, kita kembalikan ke orangtuanya," kata Luthfi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 30 April 2025.

"Kalau di bawah umur, masih ada kewenangan. Di sekolah masih ada namanya guru, kembalikan ke orangtuanya," tambahnya.

Sementara untuk anak cukup umur apabila melanggar hukum, kata Luthfi, maka perlu diusut tuntas tindak pidananya. Menurutnya, semua hal tersebut sudah ada aturannya, tanpa perlu aturan baru.

"Kalau anak-anak sudah di atas umur, melakukan tindak pidana, kita sidik tuntas terkait dengan tindak pidananya. Kan begitu. Ada aturan hukumnya, kenapa harus ngarang-ngarang gitu. Enggak usah. Sesuai ketentuan saja," kata Luthfi.

"Kalau sudah cukup umur antara 12-18 tahun, di atas itu ya pidana. Kita lakukan pidananya, biar efek juga. Dan pentingnya di Jawa Tengah mampu untuk atasi itu semua," sambungnya.