Cipayung Plus Dukung Pembentukan BUMD Pangan dan Transportasi

Liputan6.com, Jakarta - Koalisi organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, Cipayung Plus Jawa Timur menggelar acara halal bihalal di Surabaya Suites Hotel pada Senin malam 28 April 2025. Dalam kesempatan halal bihalal tersebut, Cipayung Plus Jatim mendeklarasikan dukungan penuh terhadap rencana pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan dan BUMD Transportasi di Jawa Timur.

"Langkah ini dinilai sebagai solusi strategis untuk mengatasi disparitas distribusi pangan, meningkatkan kualitas layanan transportasi, serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," kata Ketua Badko HMI Jatim, M. Yusfan Firdaus dalam keterangan diterima, Selasa (29/4/2025).

Yusfan menegaskan, pembentukan BUMD Pangan merupakan kebutuhan mendesak untuk menjawab tantangan ketahanan pangan yang kerap dihadapi masyarakat. Sebab, pangan adalah hak dasar rakyat.

"Saat ini, Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional justru kerap mengalami fluktuasi harga dan ketimpangan distribusi. BUMD Pangan harus hadir sebagai institusi yang mengintegrasikan seluruh rantai pasok, dari hulu ke hilir, agar petani, nelayan, dan UMKM lokal tidak lagi terjepit oleh monopoli pasar yang tidak adil,” jelas Yusfan.

Ia menambahkan, BUMD Pangan juga akan menjadi penopang program prioritas pemerintah, seperti program makan bergizi gratis. Jika program ini dijalankan, dia meyakini triliunan rupiah akan mengalir di Jawa Timur.

"Tanpa BUMD yang fokus mengelola stok dan distribusi, dikhawatirkan terjadi kelangkaan atau ketergantungan pada pasar spekulatif. BUMD harus menjamin pasokan stabil dengan harga terjangkau,” tutur dia.

Senada dengan itu, Baijuri selaku Ketua PKC PMII Jatim, menyoroti urgensi pembentukan BUMD Transportasi untuk mengatasi masalah mobilitas dan efisiensi anggaran. Dia mencatat, Bus Trans Jatim saat ini masih dikelola langsung oleh Dinas Perhubungan dengan anggaran APBD yang terbatas.

"Jika dialihkan ke BUMD, operasionalnya bisa lebih profesional dan mandiri. Ini akan mengurangi beban APBD sekaligus menciptakan sumber PAD baru melalui kerja sama dengan swasta,” paparnya.

Baijuri berpandangan, ketergantungan Pemprov Jatim pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai sumber PAD tidak bisa maksimal. Pajak kendaraan saja tidak cukup stabil dan rentan terhadap dinamika ekonomi.

"BUMD Transportasi yang mengelola layanan darat, laut, dan udara akan menjadi investasi jangka panjang. Contohnya, integrasi Bus Trans Jatim dengan angkutan laut antarpulau bisa membuka akses logistik yang lebih efisien untuk UMKM,” tambahnya.

Sebagai lulusan magister ekonomi, Baijuri menyebut pembentukan BUMD Transportasi juga akan meningkatkan keselamatan berkendara. Dia pun optimis, angkutan massal yang terintegrasi akan mengurangi ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi.

“Kami akan mengawal proses pembentukan kedua BUMD ini hingga terealisasi. Prinsip transparansi dan partisipasi publik harus dijaga, termasuk melibatkan pemuda dalam pengawasan,” dia menandasi.