Sambangi KPK, Gubernur Sumut Bobby Nasution Ungkap isi Pertemuan

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan. Kedatangannya dalam rangka melakukan koordinasi hingga supervisi.

"Saya diundang sama KPK untuk koordinasi, kolaborasi, perkuatan antara KPK, pemerintah daerah dan DPRD," kata Bobby kepada wartawan di KPK, Jakarta Selatan, Senin (28/4).

"Jadi tadi kami diundang ada 8 daerah, termasuk provinsi dan 7 kabupaten kota dan seluruh provinsi dan kabupaten kota nanti di Sumatera akan diundang semua. Cuma ini jadwalnya kami, 8 daerah," sambungnya.

Dirinya menjelaskan, dalam pertemuan tersebut mereka membahas soal penegakan hukum hingga pencegahan antikorupsi.

"Ya yang dibahas penegakan, pencegahan antikorupsi, koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD, penyusunan anggaran, optimalisasi pendapatan," jelasnya.

Mantan Wali Kota Medan ini menegaskan, dalam kegiatan tersebut membahas berbagai macam persoalan. Hal ini dikatakan saat ditanyakan soal potensi korupsi di Sumut.

"Ya dari segala sisi tadi dibahas mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan," pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan. Kedatangannya ini dalam rangka untuk melakukan koordinasi hingga supervisi.

"Kehadiran tersebut dalam rangka giat koordinasi dan supervisi, khususnya untuk wilayah Sumatera Utara," kata Tim Jubir KPK Budi Prasetyo saat dihubungi, Senin (28/4).

Budi menjelaskan, pertemuan tersebut diantaranya juga membahas dan memetakan berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pemberantasan korupsi.

"Sehingga nantinya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi bisa memberikan pendampingan secara lebih terukur dan terarah," jelasnya.

Dirinya berharap, pemberantasan korupsi di daerah nantinya bisa menjadi lebih efektif dan tepat sasaran usai pertemuan tersebut.

"Pertemuan ini juga dihadiri jajaran DPRD, mengingat keduanya merupakan stakeholder kunci dalam pemerintahan daerah," ujarnya.

"Sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pertanggungjawaban setiap program-program pemerintah daerah dapat dilakukan secara lebih akuntable dan transparan," pungkasnya.

Sumber: Nur Habibie/Merdeka.com