Mendagri Tito Susun Skenario Retret Kepala Daerah Gelombang Kedua

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pihaknya tengah menyusun skenario retret kepala daerah gelombang kedua. Hal itu menyusul pelantikan kepala daerah yang baru dilakukan usai sengketa Pilkada 2025 atau pun Pemungutan Suara Ulang (PSU).

“Nanti ini akan ditambah yang dua ini, jadi sudah kita buat skenario nanti kita tambah yang dua ini,” tutur Mendagri di Istana Negara, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Dua yang dimaksud Tito merujuk pada Gubernur-Wakil Gubernur Papua Pegunungan Jhon Tabo dan Ones  Pahabol, serta Gubernur-Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani dan Hellyana yang baru saja dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.

Namun begitu, dia belum membeberkan skenario retret kepala daerah gelombang kedua yang dimaksud tersebut. Termasuk soal lokasi dan jumlah peserta nantinya.

"Nanti akan ada beberapa skenario," ujar Tito. 

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya memastikan retret atau pembekalan kepala daerah terpilih gelombang kedua akan segera dilakukan usai Lebaran 2025.

Dia mengatakan lokasi retret bisa dilakukan di Akademi Militer atau Akmil Magelang, seperti retret kepala daerah gelombang pertama.

Namun begitu, Wamendagri Bima Arya membuka opsi retret kepala daerah gelombang kedua digelar di tempat lain. Sebab, kata dia, jumlah kepala daerah yang mengikuti retret gelombang kedua tak sebanyak gelombang pertama.

"Oh ya ini segera. Begitu masuk ini harus secepatnya karena memang setelah lebaran. Lokasinya bisa di Magelang atau bisa di tempat lain. Ada opsi tempat-tempat lain. Tapi tentunya karena pesertanya tidak sebanyak angkatan pertama," ujar Bima Arya kepada wartawan, Rabu (2/4/2025).

Menurut dia, konsep retret kepala daerahgelombang kedua akan menyesuaikan sesuai jumlah peserta. Bima Arya menekankan retret tetap dilakukan untuk menyamakan frekuensi program prioritas pemerintah pusat.

"Konsepnya pun menyesuaikan. Tapi kita ingin tetap pembakalan itu sesegera mungkin. Karena perlu teman-teman yang belum dapat pembakalan ini juga menyamakan frekuensi tentang program-program prioritas pemerintah," kata Bima Arya.

Adapun peserta retret gelombang kedua merupakan kepala daerah yang masih memiliki gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) saat retret gelombang pertama dilaksanakan pada Februari 2025.

Bima menuturkan, akan ada retret gelombang ketiga untuk kepala daerah yang menunggu hasil pemungutan suara ulang (PSU).

"Oh iya nanti. Setelah PSU ada (retret) lagi. Tapi kan itu di ujung karena waktunya belum pasti. Kita tuntaskan dulu yang sudah pasti selesai," jelas Bima Arya.