Kapuspen: TNI Berhak Membongkar Kuburan Massal

Liputan6.com, Lumajang: Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan, pembongkaran kuburan massal di sejumlah daerah di Aceh adalah hak TNI. Karenanya, TNI tak perlu menunggu persetujuan dari lembaga lain seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Pernyataan itu dilontarkan Kapuspen TNI di Lumajang, Jawa Timur, Ahad (29/6).

Sjafrie menambahkan, TNI membongkar kuburan massal semata-mata untuk menindaklanjuti laporan masyarakat. "Pembongkaran dilakukan untuk mencermati apakah laporan masyarakat fakta atau tidak. Jadi hendaknya hal ini dilihat dalam konteks penemuan fakta," ujar mantan Panglima Komando Jaya itu.

Seperti diberitakan, TNI menemukan puluhan kerangka manusia di kuburan massal yang diduga korban kekejaman anggota Gerakan Aceh Merdeka di Desa Jambo Papan, Kecamatan Kelud Tengah, Aceh Selatan, Nanggroe Aceh Darussalam, kemarin. Sebelumnya, TNI juga menemukan kuburan massal di Desa Kem, Kecamatan Permata, Aceh Tengah [baca: TNI Menemukan Kuburan Massal Keganasan GAM].

Pembongkaran ini kemudian mengundang kecaman dari Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) dan The Indonesian Human Rights Watch (Imparsial). Mereka menilai, tindakan TNI itu dapat mempengaruhi keabsahan barang bukti. Seharusnya, menurut mereka, lembaga yang menyelidiki keberadaan makam adalah Komnas HAM [baca: Kuburan Massal Ditemukan di Jambo Papan].(ZAQ/Muhammad Khodim)