Sukses

Cak Imin: Ekonomi Tidak Akan Pernah Selamat Tanpa Demokrasi yang Matang

Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar, menekankan bahwa prioritas utama anggota DPR yang terpilih adalah memulihkan dan menyelamatkan perekonomian nasional.

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menegaskan bahwa tugas utama anggota DPR terpilih adalah menyelamatkan ekonomi nasional.

Hal ini disampaikan Cak Imin, saat membuka pelatihan legislatif untuk anggota DPR RI dari Fraksi PKB periode 2024-2029 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (14/9/2024).

"Tentu orientasi ini penting buat mengkonsolidasi gagasan, menyiapkan rencana strategis periode 2024-2029. Membuat rumusan misi, misi kita 5 tahun yang akan datang dengan menangkap seluruh kebutuhan bangsa," kata Cak Imin.

"Yang paling pokok tentu misi utama menyelamatkan dan menumbuhkan ekonomi nasional yang amat sangat sulit, termasuk khususnya rontoknya usaha kecil dan menengah. Ini misi yang pertama," sambung dia.

Selain itu, tugas lain bagi anggota DPR terpilih yakni menyelamatkan demokrasi. Sebab, indeks demokrasi turun drastis.

Padahal, kata Cak Imin, indeks demokrasi merupakan salah satu pilarnya adalah legislatif. Di samping poros utamanya ada partai politik.

"Kenapa demokrasi itu penting? Kenapa kita harus merawat dan memupuk demokrasi? Termasuk menyiapkan undang-undang politik, paket undang-undang politik yang komprehensif sehingga demokrasi terawat dan terjaga," ujar dia.

Oleh sebab itu, pentingnya demokrasi yang matang untuk menyelamatkan ekonomi. Serta, adanya kepastian hukum.

"Karena, kepada teman-teman rakyat Indonesia dan wartawan yang saya hormati, catat omongan saya, tidak akan pernah ekonomi selamat tanpa demokrasi yang matang. Investasi tidak akan masuk dalam jumlah besar tanpa ada kepastian hukum," imbuh Cak Imin.

2 dari 3 halaman

Cak Imin Pamit dari Senayan

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin resmi pamit dari Senayan. Dalam pidatonya, saat membuka pelatihan legislatif, Cak Imin mengungkapkan bahwa ia akan meninggalkan kursi parlemen pada 1 Oktober mendatang.

"Ini adalah pertemuan orientasi sekaligus perpisahan saya setelah 25 tahun berkantor di sini. Mulai tanggal 1 Oktober, saya akan pergi, kalian masuk menggantikan untuk berjuang melanjutkan perjalanan 25 tahun yang sudah saya lalui," ujar Cak Imin di Jakarta, Sabtu, (14/9/2024).

Ia juga menekankan pentingnya estafet perjuangan PKB di parlemen. Cak Imin berharap agar perjuangan tersebut dapat terus dilakukan dan membawa keberkahan hingga akhir hayat.

"Anda semua adalah pewaris tongkat sejarah perjuangan para pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Di tangan anda semua adalah darah-darah perjuangan yang tidak sendiri, insyaAllah kalau itu nyambung terus, kita akan masuk dan menjadi bagian dari kemuliaan hidup dunia maupun akhirat," tegas Cak Imin.

"Yang paling enak itu kan hidup bahagia dunia dan akhirat. Dunia tok tidak ada artinya," imbuh Cak Imin.

3 dari 3 halaman

Cak Imin: Lima Tahun ke Depan, PKB Go Public

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) periode 2024-2029 Muhaimin Iskandar menegaskan partainya terbuka kepada kelompok mana pun selama lima tahun ke depan.

“Lima tahun ke depan ini PKB tidak hanya untuk Nahdlatul Ulama, tetapi seluruh rakyat Indonesia,” kata pria yang akrab disapa Cak Imin, Minggu (8/9/2024).

Oleh sebab itu, ia mengatakan bahwa amanah untuk memimpin DPP PKB selama lima tahun mendatang dinilai berat karena mengupayakan partainya tidak lagi dianggap sebagai partai politik untuk golongan tertentu.

Sehingga, lanjut dia, ia menekankan pentingnya transisi kepemimpinan di tubuh PKB dari kader-kader senior ke generasi muda.

“Lima tahun ke depan ini era PKB go public, tidak hanya milik segelintir orang, sekelompok organisasi, tetapi benar-benar milik seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, mengakhiri periode jabatan saya ini, saya mau, tetapi sekali ini saja, lima tahun ke depan adalah target go public,” ujarnya.

Sementara itu, dia mengaku bersyukur atas dukungan yang diberikan pemerintah kepada PKB melalui pengesahan struktur kepengurusan partai hasil Muktamar Bali oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

“Disahkan kepengurusan DPP PKB oleh Menkumham ini menunjukkan bahwa kita sudah harus mulai bekerja untuk demokrasi,” katanya.

 

Reporter: Alma Fikhasari

Sumber: Merdeka.com

Video Terkini