Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Anggawira mengatakan, apa yang menjadi capaian Bahlil Lahadalia yang kini menjadi Menteri ESDM dan Ketua Umum Golkar bisa menjadi inspirasi bagi anak muda untuk menggapai kesuksesan.
Dia menuturkan, latar belakang Bahlil yang dari kurang mampu dan berasal dari ujung timur wilayah Indonesia, ternyata bukan penghalang meraih kesuksesan.
Baca Juga
“Bahlil Lahadalia adalah contoh nyata bahwa latar belakang keluarga atau daerah asal tidak menjadi penghalang untuk meraih kesuksesan, bahkan di tingkat tertinggi pemerintahan,” kata Anggawira dalam keterangannya, Kamis (12/9/2024).
Advertisement
“Perjalanan Bahlil menunjukkan bahwa dengan tekad, kerja keras, dan visi yang jelas, siapa pun bisa naik kelas,” sambungnya.
Menurut Anggawira, perjalanan Bahlil relevan dengan generasi muda yang sering kali merasa terbatas oleh kondisi ekonomi atau geografis.
“Ini adalah bukti bahwa peluang ada bagi siapa saja yang berani bermimpi besar dan konsisten memperjuangkannya. Anak muda Indonesia, terutama yang berasal dari daerah, dapat melihat Bahlil sebagai simbol bahwa perjuangan keras dapat membuahkan hasil luar biasa,” paparnya.
Bahlil Lahadalia Tak Pusing Prabowo Tambah Kementerian Jadi 44
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tak mempermasalahkan kebijakan presiden terpilih Prabowo Subianto, yang akan menambah jumlah kementerian dari 34 instansi menjadi 44 instansi.
Menurut Bahlil, kebijakan itu bakal selaras dengan program pemerintah yang ingin melakukan percepatan. Tergantung tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta gaya dari masing-masing pemimpinnya.
"Ya enggak apa-apa kalau itu dianggap kebutuhan. Mau melakukan percepatan, enggak ada masalah kok. Tinggal tupoksinya aja. Saya pikir itu masing-masing pemimpin punya style yang berbeda," ujar Bahlil usai Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Kamis (12/9/2024).
Bahlil menegaskan, penambahan jumlah kementerian ini jadi hak prerogatif Prabowo saat memimpin negara. Ia pun meminta publik untuk mempercayai putusan tersebut.
"Untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, pak Prabowo," ungkapnya.
"Mau berapa jumlahnya, kita lihat saja. Dan saya yakinkan bahwa pasti pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan," tegas Bahlil.
Advertisement
Sudah Harmonisasi
Inisiasi penambahan jumlah kementerian sendiri bakal dilegalkan secara regulasi, setelah pemerintah menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (RUU Negara).
Salah satu poin pentingnya yakni perubahan Pasal 15, di mana presiden tak lagi dibatasi memiliki 34 kementerian. Kebijakan itu kemudian direspons oleh Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono yang memastikan pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk kementerian/lembaga di pemerintahan baru pada 2025.
Wamenkeu yang akrab disapa Tommy menyebut, pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait sudah melakukan harmonisasi terkait pembentukan hingga mempersiapkan jumlah anggaran.
"Sudah dikoordinasikan dalam hal ini Kemenkeu sudah koordinasi harmonisasi dengan (Kementerian) PANRB. Maka apapun yang akan diputuskan oleh presiden terpilih akan bisa dilakukan dengan anggarannya," ungkap Thomas di Kantor Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu.
Dalam kesempatan itu, Tommy juga membocorkan isi pembahasan dalam pertemuan antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Pertemuan itu membahas RAPBN 2025 yang akan segera disahkan oleh DPR RI. Terkait itu, Prabowo meminta langsung pandangan Sri Mulyani terkait arah RAPBN 2025 di tengah ketidakpastian perekonomian global.
"Seperti diketahui RAPBN 2025 akan diketok oleh DPR RI, presiden terpilih juga ingin tahu mengenai dinamika ekonomi global, jadi sekali lagi pertemuan itu sangat baik, demikian," pungkasnya.