Jokowi Tinjau Posko Pengungsi Banjir di Sumbar, Bagikan Makan Siang hingga Bantuan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat meninjau posko tanggap darurat dan pengungsian banjir lahar dingin di Lapangan Batu Taba, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Selasa (21/5/2024). (Liputan6.com/Lizsa Egeham)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengunjungi posko tanggap darurat dan pengungsian banjir lahar dingin di Lapangan Batu Taba, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Selasa (21/5/2024). Jokowi bersama Ibu Negara Iriana terlebih dahulu menyapa anak-anak di tenda pengungsian.

Jokowi dan Iriana membagikan makan siang, susu, makanan ringan, hingga buku kepada anak-anak yang ada di posko tersebut. Mereka pun senang dapat berbincang serta bertemu dengan Jokowi dan Iriana.

Selain itu, Jokowi menyerahkan secara simbolis santunan duka bagi warga terdampak yang rumahnya hancur akibat bencana.

Santunan diberikan kepada 12 orang penerima simbolis terdiri atas perwakilan penerima bantuan rumah rusak berat, sedang, ringan, dan ahli waris korban meninggal dunia.

Adapun santunan duka mendapatkan Rp15 juta per orang. Bantuan rumah rusak berat sebesar Rp60 jut per rumah, Rp30 juta untuk rumah rusak ringan, dan Rp15 juta untuk rusak ringan.

"Tadi sudah saya sampaikan yang meninggal segera akan diberikan santunan, kemudian yang rumahnya rusak untuk menenangkan beliau-beliau masyarakat akan segera bantuannya diberikan dan dimulai pembangunannya. Tetapi sekali lagi, dengan catatan lahan untuk relokasi sudah ditetapkan dari Pak Bupati," jelas Jokowi usai meninjau lokasi banjir lahar dingin di Nagari Bukik Batabuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Selasa (21/5/2024).

Dia mengatakan ada 625 rumah rusak akibat bencana longsor dan banjir bandang lahar dingin di Sumatra Barat, dimana 159 di antaranya mengalami rusak berat.

Banjir lahar dingin menerjang sejumlah wilayah di kaki Gunung Marapi, Sumatera Barat atau Sumbar pada Sabtu malam 11 Mei 2024. Wilayah terdampak banjir lahar dingin dan tanah longsor meliputi Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah...

2 dari 3 halaman

Perintahkan Menteri PUPR Bangun Sabo Dam

Jokowi memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk segera membangun kembali rumah warga setelah tempat relokasi disiapkan pemerintah daerah.

"Ini nanti kalau ada yang memang harus direlokasi (maka) direlokasi. Tadi Pak Bupati, Pak Gubernur sudah menyiapkan lahannya sehingga segera nanti ada penetapan lokasi," ujarnya.

"Kalau sudah, pemerintah pusat Kementerian PU akan saya perintah untuk segera dimulai karena barangnya yang untuk membangun itu sudah siap," sambung Jokowi.

Sebelumnya, sebanyak 67 orang dinyatakan meninggal dunia dalam bencana banjir lahar dingin dan longsor yang terjadi di Sumatera Barat pada Sabtu (11/5/2024) malam. Selain korban meninggal, 20 orang lainnya masih hilang dan dalam proses pencarian.

Data tersebut tercatat hingga Kamis (16/5/2024). Dari 67 korban meninggal, 3 korban di RS Sijunjung belum teridentifikasi.

"Untuk warga terdampak ada 989 KK,dan 40 orang mengalami luka-luka," kata Kepala BNPB, Suharyanto, Jumat (17/5/2024).

3 dari 3 halaman

Dialog dengan Keluarga Korban

Ia menyebut, pencarian sudah berjalan lima hari sejak kejadian banjir lahar dingin, pihaknya mulai melakukan dialog dengan keluarga korban yang masih hilang.

"Korban hilang sebanyak 20 orang ini sudah diikhlaskan atau belum oleh keluarga, kalau sudah, kita bisa hentikan pencarian dan evakuasi tapi kalau minta tetap dicari kita harus masih cari," ujarnya.

Ia menyebut negara memberikan anggaran pencarian itu batasnya enam hari, setelah itu ditanggung BNPB, sehingga ia meminta masyarakat untuk tidak khawatir.

Di samping itu, ia meminta pemerintah daerah lebih bijak dalam mengatur pendistribusian bantuan permakanan dan kebutuhan dasar kepada masyarakat, mengingat proses penanganan tanggap darurat hingga masa transisi diperkirakan masih berlangsung beberapa hari ke depan.

"Sembako melimpah, tolong dilihat kebutuhan yang lain seperti kebutuhan wanita, anak-anak, dan alat kebersihan, harus diadakan kalau kekurangan harus segera laporkan ke BNPB," ia menambahkan.