Ketum PPPAD: TNI Hadir di Papua untuk Membela HAM Warga dari Separatis

Pasukan TNI diserang KKB saat patroli di Distrik Kenyam, Nuda, Papua — Pasukan TNI saat diserang KKB saat patroli di Distrik Kenyam, Nuda, Papua, Kamis (26/11/2020). Tiga prajurit yang terluka dievakuasi menggunakan helikopter. (Dok Puspen TNI)

Liputan6.com, Jakarta - Ketum Persatuan Putra Putri Angkatan Darat (PPPAD) Isfan Fajar Satrio menyampaikan isu keamanan Papua selalu bersifat sensitif dan kompleks. Karena tidak hanya terkait dengan aspek internal dalam negeri Indonesia, tapi juga eksternal dunia Internasional.

Oleh karena itu, Isfan meminta BEM UI tidak hanya menggunakan kacamata HAM secara sempit dalam melihat permasalahan keamanan Papua, tetapi juga cara pandang yang lebih luas yakni kedaulatan NKRI.

Sebelumnya, terjadi polemik di dunia maya antara BEM UI dengan prajurit anggota TNI. Pihak BEM UI meminta kepada pemerintah untuk menghentikan pelanggaran HAM di Papua dan menyelesaikan akar permasalahan di sana. Pernyataan ini dijawab oleh akun medsos milik anggota prajurit TNI yang menyatakan sebaiknya BEM UI melakukan KKN di Papua.

Ketum PPPAD, Isfan Fajar Satrio, mengatakan setiap negara di dunia ini punya kedaulatannya masing-masing, tidak terkecuali Indonesia. Kedaulatan tersebut harus dijaga dari gangguan yang berasal dari dalam ataupun luar negeri. Dan ini diakui oleh dunia Internasional.

"Separatisme sebagai bentuk gangguan kedaulatan dari dalam negeri, harus diselesaikan lewat cara damai atau operasi militer. Di beberapa negara, separatisme diperangi lewat cara militer. Namun Indonesia lebih memilih jalan persuasif melalui operasi teritorial yang bersifat humanis. Dengan memisahkan antara warga sipil dan kelompok separatis, lalu kemudian menjaga serta melindungi para warga sipil tersebut. Sedangkan kelompok separatis diajak untuk kembali ke pangkuan ibu Pertiwi. Dan yang tidak mau bergabung serta melakukan perlawanan bersenjata tentu harus dihadapi oleh TNI sebagai alat negara bidang pertahanan," ujar Isfan dalam keterangannya.

Karenanya, kata Isfan, kedaulatan NKRI menjadi payung besar dari kedaulatan HAM dari seluruh warganya, tak terkecuali warga Papua.

"Kehadiran TNI di Papua untuk berhadapan dengan kelompok separatis justru untuk menegakkan dan membela HAM warga di sana, dari serangan separatis. Jangan sampai BEM UI melihat secara terbalik, dimana HAM yang harus dilindungi justru di sisi kelompok separatis dan bukan warga Papua," lanjut Isfan.

2 dari 2 halaman

Selamatkan Warga dari Teror Separatisme

Isfan menegaskan, sudah menjadi tugas TNI sebagai alat negara untuk menyelamatkan warga dari serangan teror kelompok separatis.

Mereka menjalankan amanat Undang-Undang No 34 Tahun 2004 Tentang TNI, pasal 6 ayat (1).

Sedangkan konflik perang antara TNI dan Separatis, diatur dalam hukum humaniter. Termasuk pelanggaran HAM di dalamnya. TNI bisa dikatakan melanggar HAM, apabila dalam konflik dengan kelompok separatis melanggar hukum humaniter.

"Jangan kemudian malah membela HAM-nya kelompok separatis, dan malah abai terhadap pembelaan HAM dari warga Papua yang selama ini menjadi korban teror dan intimidasi dari kelompok tersebut", tutup Isfan.