ADKI: IKN Harus Lebih Inklusif untuk Masyarakat Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara yang futuristik dan ramah lingkungan diharapkan benar-benar inklusif dalam praktiknya.

Target untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi baru di IKN perlu dipastikan berjalan seimbang dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal, bukan malah meminggirkannya.

Hal itu mencuat dalam FGD Asosiasi Desa Kreatif Indonesia (ADKI) dengan Tema: Membangun Ekosistem Startup di Desa Kreatif IKN, Jumat (22/3/2024).

Kegiatan ini secara langsung dihadiri oleh Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menparekraf Sandiaga Uno, Deputi Bidang Transformasi Hijau & Digital IKN Mohammed Ali Berawi, Ketua Umum ADKI Fikri El-Aziz, serta Ketua Lembaga Masyarata Adat Paser IKN Musa.

“Awareness IKN di Kalangan Generasi Muda & Pelaku Digital masih sangat rendah, Otorita IKN harus lebih inklusif dalam melakukan pembangunan baik fisik maupun Sumber Daya Manusia,” ujar Ketua Umum ADKI, Fikri El-Aziz.

Fikri menambahkan, Otorita IKN harus banyak merangkul Organisasi, Asosiasi, maupun Komunitas dari berbagai Aspek khusus dunia usaha untuk Mensosialisasikan Pembangunan IKN yang inklusif yang dapat dirasakan hingga ke level masyrakat.

“Inklusif yang sudah tercantum Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perincian Rencana Induk IKN hendaknya bukan hanya tertulis dalam tataran konsep, namun juga aplikatif sehingga Pembangunan IKN untkk Indonesia bisa sesegra mungkin kita rasakan kebermanfaatannya.” tambahnya.

Digitalisasi yang menjadi bagian dari Konsep Masa Depan IKN juga menjadi catatan oleh Ketua dari 1.122 Desa yang hari ini telah tergabung di ADKI.

“Hari ini bersama Menkominfo, Menparekraf, Otorita IKN kami menggagas sebuah Gerakan Pembangunan Ekosistem Startup yang didukung kolaborasi Pentahelix, dari Diskusi ini, Kita akan segera melakukan koordinasi dan gerak cepat, sebelum Upacara 17 Agustus 2024 Bersama Presiden di IKN, Insha Allah kita sudah bisa lakukan Akselerasi yang Kongkrit & Inklusif!” ujar Fikri.